DPD RI dorong pemerintah keluarkan kebijakan radikal kawasan timur

Merdeka.com - Kawasan timur Indonesia saat ini dirasakan masih menjadi 'anak tiri' pembangunan bangsa. Banyak kebijakan pemerintah yang dinilai lebih terfokus pada pembangunan wilayah barat dan terkesan menutup mata terhadap nasib kawasan timur. Sebagai lembaga utusan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang merancang dan mendorong pemerintah untuk memperhatikan wilayah ini.

"DPD RI sekarang sedang merancang dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang afirmatif, yang radikal yang progresif demi kawasan timur Indonesia," ungkap Wakil Komite I DPD RI Benny Rhamdani kepada merdeka.com di Manado, Rabu (26/6) malam.

Dikatakannya, kawasan timur merupakan kawasan tertinggal dan mengalami pembiaran oleh rezim yang berkuasa. Anggaran dan pembangunan lebih banyak difokuskan bagi daerah barat dan Jawa sehingga ketimpangan pembangunan terus saja membuat kawasan timur menjadi daerah miskin dibandingkan daerah lain di kawasan barat.

"(Kebijakannya) moratorium anggaran untuk kawasan barat minimal 5 sampai 10 tahun dan anggaran itu fokus ke timur Indonesia," kata Rhamdani yang terkenal vokal ini.

Kebijakan anggaran dan pembangunan selama ini, lanjut Benny Rhamdani tak seimbang antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, termasuk dana aspirasi bagi 560 legislator sebanyak Rp 11 triliun, yang menurutnya lebih menguntungkan wilayah barat dengan komposisi perwakilan mereka yang lebih besar dari wilayah timur. Hal ini tentu saja bakal menjadi ancaman bagi NKRI sebab bakal memicu disintegrasi bangsa.

Dirinya bahkan menyebut bahwa penguasa saat ini adalah pemerintah Jakarta bukan pemerintah pusat. "Jadi yang kita alami ini sebagai orang timur bukan kebijakan pemerintah pusat. Kalau bicara pemerintah pusat, dia harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini mengatakan jika dirinya sedang menggalang para kepala daerah dan sesama anggota DPD RI dari kawasan Indonesia timur untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah 'Jakarta' yang dikatakannya hanya melindungi kepentingan wilayah barat.

"Maka orang timur tidak boleh lagi mengemis kepada pemerintah Jakarta. Orang timur tidak boleh lagi melakukan pendekatan memohon, tapi yang kita tawarkan adalah ancaman dan perlawanan. Jadi hanya dua, kalian mengubah watak dari pemerintah Jakarta menjadi pemerintah pusat untuk membesarkan timur atau kami yang melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kalian," terang Rhamdani dengan nada tegas. (mdk/war)