DPO Kasus Narkotika Jadi Anggota DPRD Tanjung Balai, PKB Tunggu Klarifikasi Polisi

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih menunggu status hukum dari Mukmin Mulyadi kadernya yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Mereka akan meminta klarifikasi dari Kepolisian terkait status DPO kasus narkotika yang disandang Mukmin.

Mukmin dikabarkan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sumatera Utara sebelum dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Dia dilantik menjadi wakil rakyat melalui proses pergantian antarwaktu (PAW) pada Maret 2023.

Jika Mukmin memang sudah berstatus tersangka, dia terancam diberhentikan. "Ini lagi berproses. Kalau nanti sudah jelas dia (Mukmin) terbukti menjadi tersangka dan terdakwa. Maka proses PAW juga akan kami lakukan untuk memberhentikan dia sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Balai dari PKB," kata Bendahara PKB Sumut Zeira Salim Ritonga, Jumat (14/4).

Saat ini DPW PKB Sumut telah memerintahkan Ketua DPC PKB Kota Tanjung Balai, Syahrial Bakti, untuk meminta klarifikasi dari kepolisian soal status hukum Mukmin.

"Jika nanti dia (Mukmin) terbukti bersalah atas kasus narkotika, maka sesuai AD/ART partai harus ada hukuman yaitu pemberhentian," ungkap Zeira.

Sebelum informasi Mukmin menjadi DPO dalam kasus narkotika mencuat ke publik, kata Zeira, yang bersangkutan telah menyanggupi untuk memberikan surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Tanjung Balai. Atas dasar itu, PKB Kota Tanjung Balai melantik Mukmin menjadi anggota DPRD melalui proses PAW.

"Penjelasan dari Ketua DPC PKB Tanjung Balai itu diterbitkan oleh kepolisian berarti tidak ada persoalan. Ternyata setelah dilantik menjadi anggota DPRD baru muncul persoalan. Ini sebenarnya di luar dari apa yang kami bayangkan. Jadi ke depan harus kami seleksi lebih ketat proses PAW sehingga jangan lagi terjadi demikian," ungkapnya.

Kemudian, DPW PKB Sumut pun memastikan akan memberhentikan Mulyadi sebagai anggota DPRD Tanjung Balai seusai polisi menetapkan status hukumnya.

"Supaya dia fokus pada masalah hukum yang menjeratnya," pungkas Zeira.