DPR akan bentuk tim pengawas untuk kasus vaksin palsu
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu. Akom sapaan akrabnya ini mengaku akan segera membentuk tim pengawasan DPR untuk mengusut kasus vaksin palsu.
Pernyataan ini disampaikan Akom dalam rapat bersama Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu siang ini. Dalam rapat ini, hadir pula Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.
"Aspirasi teman-teman aliansi korban vaksin palsu sudah di dengar baik oleh kami. Kami akan bawa dalam rapat pimpinan. Kemungkinan kami akan ambil keputusan bersama. Kalau tidak cukup di panitia kerja, kita akan buat tim pengawasan dewan untuk vaksin palsu ini," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/6).
-
Siapa yang mengumumkan penemuan vaksin kanker? Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa mereka kini selangkah lebih dekat untuk penemuan vaksin kanker.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Bagaimana vaksin kanker ini bekerja? Putin menyatakan keyakinannya bahwa vaksin tersebut, bersama dengan obat imunomodulator generasi baru, akan segera menjadi bagian integral dari terapi individual yang efektif.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
Dia menilai kasus vaksin palsu ini telah menjadi masalah lintas komisi, sehingga harus dibentuk tim pengawasan yang melibatkan beberapa komisi. Tim pengawas, katanya, nanti akan melihat akar masalah dari kasus vaksin palsu tersebut dengan melibatkan pihak lain.
"Karena ini menyangkut lintas komisi. Tetapi sudah menyangkut BUMN dan lain-lain kita akan libatkan komisi lainnya," tegasnya.
"Saya ingin agar semua pimpinan dewan ada di dalamnya agar efektif dan teman-teman dari Komisi IX mayoritas di sana, dan Komisi VI dan Komisi III. Sehingga efektif untuk pengawasan dalam vaksin palsu ini," tambah Akom.
Selain itu, Akom menduga masalah ini bukan hanya persoalan medis, tetapi ada dugaan monopoli tata niaga pengadaan vaksin di sejumlah rumah sakit.
"Masalah vaksin palsu setelah diteliti oleh kami terkait dengan pihak lain, tata niaga vaksin, badan POM, dan BUMN yang bertangungjawab atas pengadaan vaksin. Jangan-jangan karena tata niaga dan ada unsur monopoli dalam vaksin ini," ujarnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca SelengkapnyaPembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim pada Rabu (6/5)
Baca SelengkapnyaKomunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.
Baca SelengkapnyaFadil menantang Aiman untuk datang ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca Selengkapnya