DPR akan Evaluasi Kemendikbudristek usai Ditegur Jokowi soal Impor Barang

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek) April mendatang. Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan evaluasi dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Kemendibud Ristek akibat tingginya impor barang.

"Kemendikbud Ristekdikti memang sudah sepatutnya fokus terhadap pengembangan produk dalam negeri, sehingga dunia pendidikan mandiri dengan pemanfaatan hasil riset anak bangsa sendiri," katanya dalam pesan singkat, Sabtu (26/3).

Dia berharap Mendikbud Ristek, Nadiem Makariem tidak terjebak dengan realokasi anggaran akibat dari reorganisasi seperti 2021. Sehingga menurunkan performa kementerian terutama pelaksanaan anggaran.

Dia juga menilai rendahnya penyerapan anggaran diakibatkan oleh kehati-hatian dalam mengalokasikan anggaran.

Selain itu, dikarenakan kapasitas birokrasi politik di daerah dalam dukungan anggaran di luar penyaluran anggaran pemerintah pusat, serta pola penyerapan anggaran di akhir tahun atau periode yang berbeda baik di pusat dan di daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal masih banyak kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah yang menggunakan barang-barang impor. Hal itu terlihat masih belum ada peningkatan belanja produk dalam negeri khususnya dalam lingkup kementerian.

Dia menyoroti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Jokowi menilai nominal belanja produk dalam negeri dalam kementerian yang dipimpin Nadiem Makariem masih kurang, yakni hanya Rp2 Triliun.

"Hati-hati Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru Rp2 T, ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada seluruh jajarannya terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Bali, Jumat (25/3).

Jokowi pun heran membeli bangku, kursi dan laptop masih dilakukan impor. Padahal Indonesia bisa memproduksi sendiri.

"Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita, laptop mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diterus-terusin," bebernya.