Follow
DPR akan minta masukan masyarakat sebelum uji kelayakan 8 Capim KPK
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR. Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, sebelum melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya akan lebih dulu mendalami delapan nama bakal calon tersebut.
"Komisi III akan menyikapi secara rasional, bahwa modal yang dilakukan Pansel sudah baik. DPR ini nantinya hanya bisa melakukan pemilihan dan pengesahan," kata Didik dalam Diskusi Nasional DPP Partai Demokrat bertajuk 'Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK', Jakarta, Selasa (15/9).
Menurutnya, Komisi III akan menerima semua masukan atau pendapat dari masyarakat mengenai delapan nama calon pimpinan KPK jilid IV. Sehingga semua masukan dari masyarakat, lanjut dia, nantinya menjadi pertimbangan saat Komisi III melakukan fit and proper test.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Bagaimana Komisi III mengapresiasi Kejagung? Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai pencapaian ini sebagai bentuk konsistensi Kejagung yang patut dicontoh lembaga penegak hukum lainnya. 'Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang menilai kapabilitas wakil rakyat? ＂Warga Jakarta sudah pintar, bisa menilai kapabilitas seseorang hingga dipercaya masyarakat,＂ papar Uya Kuya.
"Kita mengonfirmasi dan masukan dari masyarakat, agar nanti dalam fit and proper test bisa menghasilkan calon pimpinan yang ideal," terangnya.
Oleh karenanya, Didik mengaku jika para anggota legislatif berharap masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan pimpinan lembaga antirasuah. Sebab, dinilai dia, masukan dari masyarakat dapat membantu Komisi III untuk memilih bakal calon yang tepat.
"Kita di DPR juga memiliki pertimbangan untuk pemilihan ini, masukan masyarakat kita perlukan. Agar tugas kami bisa betul-betul berikan pilihan yang tepat untuk KPK dan masyarakat," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca Selengkapnya
Puan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca Selengkapnya
Masing-masing dari 10 capim dan cadewas lembaga antirasuah tersebut menjalani fit and propertest atau uji kelayakan.
Baca Selengkapnya
Diketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca Selengkapnya
Sebelum mengikuti fit and proper test, para capim dan cadewas mengaku sudah mempersiapkan diri untuk diuji oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca Selengkapnya
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca Selengkapnya
PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Baca Selengkapnya
Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca Selengkapnya
Saat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca Selengkapnya
Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya
Pihaknya membutuhkan aspirasi terkait proses seleksi capim dan dewas KPK
Baca Selengkapnya