DPR akan minta penjelasan Mendagri Tjahjo yang sebut e-KTP tercecer sabotase

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Sutriyono meminta Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas atas pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal ratusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan (Sumsel) karena sabotase. Sebab, menurutnya, ada masalah serius atas dugaan sabotase ratusan e-KTP tersebut.

"Soal saboatase dalam tercecernya E-KTP tersebut, maka kami selaku anggota Komisi II meminta presiden untuk turun langsung," kata Sutriyono saat dikonfirmasi, Senin (28/5).

"Kepada presiden kami menyampaikan ada persoalan genting dimana dokumen warga negara dan negara tercecer akibat disabotase seperti yang dikemukan oleh Kemendagri," sambungnya.

Orang lain juga bertanya?

Komisi II akan memanggil Kemendagri untuk menanyakan soal dugaan sabotase ratusan e-KTP yang disampaikan Menteri Tjahjo. Jika benar terjadi sabotase, kata Sutriyono, ada masalah dalam aspek keamanan.

"Kami selaku Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kemendagri tentang kesimpulan sabotase tersebut," tegasnya.

Kemendagri diminta bertanggungjawab atas masalah ini. Sutriyono menegaskan, meski e-KTP itu sudah invalid dan akan dimusnahkan, tapi data kependudukan tetap tercatat. Hal ini dianggap rawan disalahgunakan.

"Jelas, negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga E-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum. Ini sangat mungkin disalahgunakan," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal ratusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan (Sumsel) tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5). Dia menduga ada unsur sabotase dari kejadian tersebut.

"Segera turun lakukan investigasi di Dirjen Dukcapil, siapa yang tanggung jawab? Pasti ada unsur sabotase walau e-KTP rusak atau invalid," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/5).

(mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Puan Maharani Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya

Jokowi DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya

PDIP PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun

Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Moeldoko Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya

setya novanto Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya

Ketua DPR Puan Maharani Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN

Baca Selengkapnya

ketua kpk agus rahardjo Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya