DPR akan Panggil Kasad Dudung, MKD: Kita Tersinggung, Dia Arahkan Bawahan Lawan Kami
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serius akan memanggil Kasad Jenderal Dudung Abdurachman. Pemanggilan itu berkaitan dengan video instruksi Dudung kepada anak buahnya di angkatan darat menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.
Anggota MKD Maman Imanulhaq mengatakan, pihaknya akan memanggil Dudung dalam waktu dekat menjelaskan duduk perkara instruksinya kepada prajurit AD. Jangan sampai berlarut-larut karena berpotensi terjadi konflik horizontal.
"Secepatnya. Kalau dipandang itu penting untuk meredam jangan sampai video itu semakin meresahkan lalu terjadi konflik horizontal itu penting," ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).
-
Apa saja yang jadi pertimbangan pengganti Dudung? “Bagaimana dengan Letjen Maruli Simanjuntak? Jika melihat usia dan masa aktifnya yang masih cukup panjang (pensiun 2028), dia masih sangat layak untuk masuk bursa Kasad berikutnya, bukan pada bursa pengganti Dudung. Maruli akan bersaing dengan perwira-perwira segenerasi,“ kata Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
MKD meminta Dudung untuk memenuhi pemanggilan DPR jika surat tersebut sudah disampaikan. Dudung diharapkan bisa meredam konflik agar tidak meluas.
"Saya rasa harus datang. Karena sebagai seorang jenderal dia bertanggung jawab agar tidak terjadi konflik yang lebih luas," kata Maman.
Menurut politikus PKB ini, seharusnya Dudung tidak responsif terhadap pernyataan Effendi. Apalagi anggota dewan punya hak imunitas menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja.
Instruksi Dudung dinilai hanya akan membuat konflik antara TNI dengan DPR.
"Kita di DPR merasa tersinggung lalu dia menyebarkan ke bawahnya untuk melawan DPR," ujar Maman.
"DPR kan sebenarnya tidak perlu dilawan, DPR hanya perlu diperkuat argumen, beradu argumen lah kita di sini, berbangsa dan bernegara itu tidak hanya satu suara harus berbagai suara," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, meminta maaf telah menyebut TNI sebagai gerombolan dan membandingkannya dengan ormas. Kasad Jenderal Dudung Abdurachman menanggapinya.
Dudung mengatakan, TNI AD menerima dengan lapang dada permohonan maaf yang disampaikan Effendi.
"Permintaan maaf Pak Effendi, dengan lapang dada saya menerimanya," kata Dudung dalam jumpa pers di Mabes AD, Jakarta, Kamis (15/9). (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut cerita Jenderal Dudung usai mengisi ceramah langsung dikenali warga saat atasi bentrok.
Baca SelengkapnyaDudung memberikan sebuah pesan bersifat keras yang menjadi sorotan. Ia mencoba mengingatkan kepada para Pangdam dan jajarannya dalam menghadapi politik 2024.
Baca SelengkapnyaRakernas ke-V PDIP akan merumuskan garis besar strategi pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaDek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaDudung menambahkan, ia tidak keberatan jika ada lembaga lain yang meminta peradilan koneksitas. Ia justru mendorong hal tersebut.
Baca SelengkapnyaKabar mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Dudung santer sejak beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaDjarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca SelengkapnyaDudung menyambut eks Kasad itu dengan hangat di rumahnya.
Baca Selengkapnya