Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR akan Panggil Plt Dirut PLN Tanya Penyebab Pemadaman Listrik

DPR akan Panggil Plt Dirut PLN Tanya Penyebab Pemadaman Listrik Malam Tanpa Listrik di Ibu Kota. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya menjadi sorotan banyak publik, tak terkecuali dari anggota-anggota DPR. Kapoksi F-PKB Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai peristiwa ini menjadi momentum untuk membenahi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saatnya sekarang menata serius kedepan dalam segala hal khususnya BUMN kita yang sangat jelas sesuai Undang-undang bukan hanya untuk mengejar keuntungan tapi kesejahteraan masyarakat dan bangsa," kata Nasim Khan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (05/08).

Menurutnya, pemerintah harus kembali mengecek ulang dan mengevaluasi seluruh sistem energi proyek-proyek yang telah dan akan dibangun.

"Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi padamnya energi listrik," ujar Nasim.

Legislator dari Dapil Jatim III ini menilai pemadaman listrik seharusnya bisa diantisipasi jika kursi pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merupakan orang yang berkualitas dan berpengalaman.

"Ingat tiap beberapa kali Dirut baru, maka juga terjadi pemadaman semacam ini, yang ngadat dan lain-lain. Sebab tidak mungkin sistem penyulang sangat rentan begini, semua bisa TRIP/shut down. Padahal dalam sistem penyulang yang terkoordinir secara teknis seharusnya sudah diatur sehingga tidak overload. Tetapi mengapa di-overloadkan sehingga trip/shut down. Belum lagi masalah lokal di mana pun tiap menit terjadi karena alam dan lain-lain," jelasnya.

Untuk itu, Komisi VI DPR berencana memanggil Plt Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sripeni Inten Cahyani dan jajarannya guna mempertanyakan komitmen kerja mereka. Sekaligus mengetahui secara detail penyebab terjadinya pemadaman listrik secara massal tersebut.

"Kita (Komisi VI DPR RI) akan panggil juga pertanyakan komitmen kerja Plt Dirut yang baru belum sebulan," tegas Nasim Khan.

Sebelumnya, Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menjelaskan, pemadaman ini berawal dari gangguan yang terjadi di salah satu jaringan PLN di Ungaran-Pemalang yang putus dan sedang dilakukan pemeliharaan yang mengakibatkan daya turun. Akibatnya pasokan listrik dari timur ke barat mengalami gangguan di transmisi sirkuit utara.

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) memohon maaf kepada masyarakat atas padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi Minggu mulai pukul 11.48 WIB.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca Selengkapnya
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi di Pertamina
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi di Pertamina

Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas

Dalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas! Komisi VII Blak-blakan Aksi Mafia Migas, Ada Perwira Polisi Terlibat
VIDEO: Panas! Komisi VII Blak-blakan Aksi Mafia Migas, Ada Perwira Polisi Terlibat "Kapolri, Harus Dicopot"

Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Direksi PT Timah soal Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis
Penjelasan Lengkap Direksi PT Timah soal Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis

Dalam rapat bersama Komisi VI DPR, jajaran direksi PT Timah menjelaskan laporan keuangan. Namun anggota komisi tidak puas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anggota DPR Sebut Dirut PT Timah Stres, Tak Punya Tenaga Datang Rapat
VIDEO: Anggota DPR Sebut Dirut PT Timah Stres, Tak Punya Tenaga Datang Rapat

"Bapak stres tak punya tenaga datang ke sini," kata anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Riuh, Dasco Gerindra Kode Maman Golkar Calon Kuat Menteri UMKM Era Prabowo
VIDEO: DPR Riuh, Dasco Gerindra Kode Maman Golkar Calon Kuat Menteri UMKM Era Prabowo

Maman pun memberikan catatan terakhir jika diksi tersebut sudah diubah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Politikus PDIP Sewot, Kok Istimewa Sekali Kapolri yang Sekarang!
VIDEO: Politikus PDIP Sewot, Kok Istimewa Sekali Kapolri yang Sekarang!

Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri Buntut Pemecatan Hasyim Asy'ari Sebagai Ketua KPU
Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri Buntut Pemecatan Hasyim Asy'ari Sebagai Ketua KPU

Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan

Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria Dahlan Keras: Ke Mana Polri yang Sering Minta-Minta Ke Kita
VIDEO: Arteria Dahlan Keras: Ke Mana Polri yang Sering Minta-Minta Ke Kita

Adapun pembahasan rapat terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Baca Selengkapnya