DPR akan Panggil Risma Terkait 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyebutkan, Komisi VIII akan memanggil Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membahas masalah 21 juta data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita akan masuk hari Kamis, kita akan undang dia, enggak bisa dibiarkan. Salah satu isu aktualnya itu," ujar Bukhori ketika dihubungi, Senin (3/5).

Bukhori mengatakan, pada saat masa sidang dibuka kembali, Komisi VIII akan menyusun jadwal rapat dengan Risma. Ia bilang akan banyak yang dibahas dengan mantan wali kota Surabaya itu.

"Karena sebelumnya juga ada isu aktual tidak hanya terkait ini saja tetapi ada tentang bansos, dan seterusnya. Bu menteri ini kan sukanya pencitraan saja, kerjaannya bukan menyelesaikan masalah tetapi menghadirkan masalah," kata politikus PKS ini.

Komisi VIII, kata Bukhori, belum mendapatkan laporan mengenai data ganda yang telah dinonaktifkan. Ia menilai, seharusnya Risma memberikan laporan yang detail, bukan malah berjalan sendiri.

"Kami Komisi VIII ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci dari menteri sebenarnya data seperti apa si yang disetor ke KPK itu," jelasnya.

Mengenai potensi kerugian negara dalam data ganda ini, Bukhori menilai tergantung bagaimana datanya. Jika banyak data penerima yang salah sasaran menjadi kerugian negara. Atau ketika penerimaan bansos kepada masyarakat itu dikorupsi penjabat negara.

"Yang dinyatakan kerugian negara itu kan ketika uang negara tidak disalurkan pada tempatnya. Atau kemudian ditilep, dikorupsi itu akan mengalami kerugian negara di dalam hal kedua. Ditilep itu artinya kan pejabat negara atau penyelenggara. Jadi bukan rakyatnya itu yang menjadi objek kesalahan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/4/2021). Risma datang sekitar pukul 12.45 tanpa pengawalan.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut, kedatangan Risma kali ini dalam rangka perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19.

"KPK menerima audiensi Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait perkembangan perbaikan data penerima bansos yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemensos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK," ujar Ipi dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).