DPR alokasikan Rp 601 M hanya untuk konsultan perencana pembangunan gedung baru

Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 601 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR. Rinciannya, untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Dana untuk pembangunan gedung masuk dalam pagu anggaran DPR di APBN 2018 yang totalnya mencapai Rp 5,7 triliun.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, anggaran Rp 601 miliar itu ternyata hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Konsultan perencanaan akan menentukan desain dan nominal maksimal dari proyek penataan kawasan secara keseluruhan.

"Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 miliar ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan daripada gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).

Agus mengklaim anggaran proyek penataan kawasan itu masuk dalam nomenklatur Kesetjenan DPR. Tahap konsultasi perencanaan kemungkinan akan dilakukan tahun depan sesuai dengan pelaksanaan APBN 2018.

"Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh kementerian keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," ujarnya.

Seluruh pelaksanaan proyek penataan parlemen, akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.

"Untuk pelaksanaannya memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," jelas Agus.

Terpisah, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan anggaran Rp 601 miliar itu hanya untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi proyek penataan kawasan parlemen.

"Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," tuturnya.

Namun, Damayanti mengklaim alokasi anggaran Rp 601 miliar masih berupa pagu tertinggi. Sehingga ada kemungkinan tidak akan habis digunakan.

"Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp 601 miliar pagunya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," ucap Damayanti.