DPR Apresiasi Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar: Penegasan Vaksin Hak Semua Orang

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang membatalkan vaksinasi berbayar. Menurutnya, Kepala Negara mendengar masukan dari rakyat.

"Keputusan Presiden untuk membatalkan vaksinasi berbayar individu perlu didukung dan diapresiasi. Itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, kementerian kesehatan dan pihak terkait lainnya diminta untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut," katanya, Minggu (18/7).

"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," sambungnya.

Saleh menuturkan, Vaksin Gotong Royong (VGR) ini awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan maka Peraturan Menteri Kesehatannya harus segera direvisi.

"Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Kalau masih tetap VGR, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan," ucapnya.

Dia menambahkan, bila pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Kemudian, perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau mendonasi.

"Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," kata dia.

Saleh mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, World Health Organization baru saja mengumumkan bahwa baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama secara global. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang.

Saleh menyebut, Indonesia harus bekerja keras dengan melindungi 270 juta rakyatnya. Dia bilang, target memvaksin 181,5 juta warga tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah.

"Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis. Dengan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jumat (16/7).

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegasnya dalam chanel Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).

Sebab itu seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono.

Kemudian terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," tutupnya.