DPR: Bagaimana mau berdaulat jika kelola pulau diserahkan ke asing

Merdeka.com - Pemerintah akan memperbolehkan pihak asing mengelola pulau-pulau terkecil dan terluar di Indonesia. Rencana ini ternyata mendapat penolakan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV, Daniel Johan, mengatakan, Indonesia tidak menjadi negara mandiri dan berdaulat jika pengelolaan pulau-pulau diserahkan ke pihak asing.

"Bagaimana pemerintah mau berdaulat dan mandiri jika diserahkan ke asing," kata Daniel saat dihubungi, Jumat (20/1).

Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali rencana itu dengan merujuk pada regulasi yang ada. Sebaiknya, kata dia, pemerintah memaksimalkan pengelolaan internal sebelum dilimpahkan ke pihak asing. Daniel menilai kalau pun ada pelibatan negara lain seharusnya dilakukan secara bertahap.

"Jadi pertama ya harus sesuai UU. Kita usahain kalau misalkan lokal nasional bisa kelola, kalau enggak minimal, ada kerjasama, jangan kelola asing semua," terangnya.

Wasekjen PKB ini menyarankan pemerintah untuk berkonsultasi dengan masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini. Sebab, rencana pemerintah untuk memperbolehkan Jepang mengelola Pulau Morotai saja mendapat penolakan dari masyarakat.

"Buktinya yang sekarang ini saja yang baru mau dikelola asing saja, masyarakat banyak menolak, artinya bukan kehendak masyarakat," tegasnya.

Ditambah lagi, masalah pengawasan dan penjagaan pulau-pulau terluar Indonesia masih minim. Contohnya, banyak pulau-pulau terluar yang dijadikan pintu masuk penyelundupan barang-barang ilegal. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan wacana tersebut malah menambah masalah baru.

"Karena kan pulau baru benar-benar tidak ada infrastruktur, kayak di perbatasan saja, banyak petugas dan penjagaan ketat saja masih banyak penyelundupan, barang-barang ilegal, narkoba, apalagi pulau yang kita enggak jangkau, dan jangkauannya terlalu jauh, jangan dibuat-dibuat seperti itu," pungkas Daniel.