DPR bakal cecar Kapolri soal kriminalisasi ulama hingga Siti Aisyah
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan ada sejumlah isu krusial yang akan anggota tanyakan kepada Tito. Salah satunya terkait dugaan kriminalisasi ulama yang menjadi tuntutan dari demo 212.
"Anda tahu kemarin kita baru bertemu dengan beberapa ulama yang ikut aksi kemarin. Ada beberapa hal yang mereka sampaikan. Itulah cara kami dalam menyerap aspirasi," kata Mulfachri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).
Selain soal kriminalisasi ulama, Komisi III juga akan menanyakan laporan pengamanan Pilkada pada 15 Februari lalu. Pihaknya mengapresiasi pengamanan yang dilakukan Polri sehingga Pilkada dapat berjalan tanpa gangguan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
"Saya kira pastilah (ditanyakan). Alhamdulillah Pilkada kemarin berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu yang mengganggu Pilkada. Jadi kita memberikan apresiasi kepada polisi," terangnya.
Mulfachri menyebut Komisi III kemungkinan akan meminta keterangan Tito terkait dugaan keterlibatan WNI Siti Aisyah dalam pembunuhan kakak tiri Kim Jong Um, Kim Jong Nam di Malaysia. Meski begitu, politisi PAN ini menilai lembaga yang lebih tepat memberikan keterangan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Mungkin. Tapi secara khusus kita belum bicarakan soal itu.Tapi saya kira Deplu yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan soal itu. Karena ini kan menyangkut WNI kita yang ada di luar negeri," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Natsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaKeributan itu antara Arteria Dahlan dengan Ahmad Sahroni selaku pimpinan rapat.
Baca SelengkapnyaAdapun pembahasan rapat terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca SelengkapnyaKomjen Fadil, dalam rapat, menanggapi soal kabar hoaks yang disampaikan oleh Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menitipkan pesan penting.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR Habiburokhman merespons kritik Mahfud MD terhadap ide Presiden Prabowo Subianto ingin memaafkan koruptor
Baca SelengkapnyaFadil menantang Aiman untuk datang ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI asal Aceh M. Nasir Djamil, meminta pelaku diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik ini, Arteria mengaku kepada Komjen Fadil bahwa rasa persaudaraan Komisi III DPR sudah hilang.
Baca SelengkapnyaYulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKomjen Fadil, dalam rapat, menanggapi soal kabar pemasangan baliho capres dan cawapres oleh polisi.
Baca Selengkapnya