DPR bakal lebih selektif soal pembelian alutsista
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi jatuhnya Helikopter Mi17 adalah kekeliruan manusia. Dia menambahkan, kekeliruan manusia dalam teknis kualitas dari helikopter tersebut.
"Saya telah berkomunikasi dengan panglima TNI, ini akan segera dilakukan evaluasi menyeluruh. Tanggapan sementara itu tidak ada kaitannya dengan kualifikasi seri heli tersebut tapi ada sebagian karena masalah cuaca dan masalah kesalahan manusia," katanya di Gedung DPR, Senin (11/11).
"Tapi kita lihat saja, kita ingin dengarkan evaluasi menyeluruh mengenai masalah ini," lanjutnya.
-
Mengapa Kementerian ATR meninjau PELATARAN? Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
-
Dimana alutsista TNI AU diuji terbang? Tepat 18 Januari 1956, delapan unit Vampire berhasil menjajal uji terbang dari landasan udara Husein Sastranegara, Bandung.
-
Apa dampak gempa pada pesawat? Gempa tetap bisa memengaruhi penerbangan dari aspek navigasi dan keselamatan.
-
Kenapa alutsista TNI AU penting? Sesuai amanat Presiden pertama Indonesia, Soekarno.'Kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern,' demikian pesan bung Karno, saat pidato Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-9, tahun 1955.
-
Kenapa TNI AU membutuhkan pesawat nirawak? 'Mohon doa restunya angkatan udara menjadi angkatan udara yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan situasi nasional, regional, maupun global,' kata Tonny Harjono seperti dilansir dari Antara.
Ketika disinggung mengenai pengadaan perangkat perang tersebut dari Rusia, Priyo mengatakan tidak ada masalah. Pasalnya Indonesia membeli Helikopter M17 dari Rusia.
"Sebenarnya, Rusia menjadi salah satu negara dengan kualifikasi pesawat dan alat-alat tempur bagus, namun perlu dievaluasi apakah jenis-jenis itu cocok atau tidak," ujarnya.
Priyo mencontohkan pembelian Tank Leopard dari Jerman. Ia menilai, tank tersebut terlalu besar untuk Indonesia. Sebab jika tank tersebut melalui Jalan Thamrin atau jalan protokol lainnya sebanyak dua kali, maka aspal jalan tersebut akan hancur.
"Itu harus ada penilaian secara menyeluruh jangan hanya ide dari kesatuan saja. Ada sistem yang menyeluruh menilai itu," ungkap Priyo.
Untuk menanggulangi kejadian seperti M17, Priyo mengatakan, DPR akan lebih selektif menentukan poin-poin mana saja dan alat-alat perang atau alutsista yang harus Indonesia beli. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca SelengkapnyaBamsoet mengapresiasi sikap kubu pasangan calon yang saling bertarung di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaSaran tersebut diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaBanyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaPDIP mempertimbangkan sosok Anies untuk maju di Pilgub Jakarta
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya