DPR: Butuh Pansus Garuda Indonesia untuk Penyelidikan Komprehensif
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia lebih efektif daripada panitia kerja (panja).
"Panja tidak cukup. Kita butuh pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif," Ahmad M. Ali, Selasa (21/12) seperti dikutip Antara.
Hal itu yang menjadi alasan fraksinya mendorong pembentukan Pansus Garuda Indonesia.
-
Kenapa Garuda Mataram dibuat? Akibat PT Piola bangkrut, pemerintah Presiden Soeharto memutuskan kebijakan penyelamatan dan membentuk perusahaan baru untuk mengelola VW di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Dewan Garuda? Tak ingin ketinggalan, Kolonel Barlian pun membentuk dewan bernama Dewan Garuda pada tanggal 26 Desember 1956.
-
Apa tujuan Kolonel Barlian membentuk Dewan Garuda? Keikutsertaannya dalam dewan itu bertujuan untuk otonomi yang besar bagi Sumatera Selatan.
-
Kenapa Kaukus Air DPR RI dibentuk? Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'.
-
Apa tujuan dari MUIP Garuda Fund? MUIP Garuda Fund yang dikelola oleh MUFG Innovation Partner (MUIP) merupakan inisiatif penempatan dana ventura oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan Danamon sebesar USD 100 juta untuk para startup di Indonesia.
-
Apa tujuan utama Partai Golkar saat ini? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
Ali mengatakan bahwa Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi, mulai dari Komisi III, V, VI, hingga Komisi XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan.
Dikatakan pula bahwa Pansus Garuda dibentuk semata untuk selesaikan sengkarut yang ada. Niat NasDem semata-mata ingin mengembalikan dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai penerbangan ini.
"Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia," kata anggota Komisi III DPR itu.
Setidaknya, menurut Ali, sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, dia belum bisa menjelaskan tiga fraksi tersebut.
Yang jelas, kata dia, Fraksi NasDem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.
"Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung," ujarnya.
Ia berharap ke depan makin banyak fraksi di DPR yang mendukung pembentukan Pansus Garuda Indonesia.
"Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen semata," kata Ali.
Tidak itu saja, Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.
Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya dugaan penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.
Masalah lainnya, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal. Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya.
Semua permasalahan itu, menurut dia, harus dituntaskan. Kepercayaan publik sangat penting, apalagi Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan penyebab Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji akhirnya dibentuk.
Baca SelengkapnyaSukamta mengatakan satgas tersebut harus terdiri dari beberapa ahli, bukan hanya dari kominfo maupun BSSN saja
Baca SelengkapnyaDengan sudah dibentuknya Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, maka mulai Rabu (10/7) akan dilakukan penyusunan roadmap kerja Pansus angket.
Baca SelengkapnyaUsulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaMenetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024
Baca SelengkapnyaPolusi udara di Jakarta saat ini semakin memburuk.
Baca SelengkapnyaPansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.
Baca SelengkapnyaNusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota.
Baca SelengkapnyaMuhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya