Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Butuh Pansus Garuda Indonesia untuk Penyelidikan Komprehensif

DPR: Butuh Pansus Garuda Indonesia untuk Penyelidikan Komprehensif Pesawat Garuda di Bandara Soekarno-Hatta. ©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia lebih efektif daripada panitia kerja (panja).

"Panja tidak cukup. Kita butuh pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif," Ahmad M. Ali, Selasa (21/12) seperti dikutip Antara.

Hal itu yang menjadi alasan fraksinya mendorong pembentukan Pansus Garuda Indonesia.

Ali mengatakan bahwa Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi, mulai dari Komisi III, V, VI, hingga Komisi XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan.

Dikatakan pula bahwa Pansus Garuda dibentuk semata untuk selesaikan sengkarut yang ada. Niat NasDem semata-mata ingin mengembalikan dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai penerbangan ini.

"Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia," kata anggota Komisi III DPR itu.

Setidaknya, menurut Ali, sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, dia belum bisa menjelaskan tiga fraksi tersebut.

Yang jelas, kata dia, Fraksi NasDem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.

"Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung," ujarnya.

Ia berharap ke depan makin banyak fraksi di DPR yang mendukung pembentukan Pansus Garuda Indonesia.

"Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen semata," kata Ali.

Tidak itu saja, Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.

Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya dugaan penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.

Masalah lainnya, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal. Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya.

Semua permasalahan itu, menurut dia, harus dituntaskan. Kepercayaan publik sangat penting, apalagi Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
DPR Ungkap Penyebab Pansus Angket Haji Akhirnya Dibentuk, Kemenag Diduga Tutupi Masalah Ini
DPR Ungkap Penyebab Pansus Angket Haji Akhirnya Dibentuk, Kemenag Diduga Tutupi Masalah Ini

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan penyebab Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji akhirnya dibentuk.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Usul Bentuk Satgas Usai Pusat Data Diretas Hacker
VIDEO: DPR Usul Bentuk Satgas Usai Pusat Data Diretas Hacker

Sukamta mengatakan satgas tersebut harus terdiri dari beberapa ahli, bukan hanya dari kominfo maupun BSSN saja

Baca Selengkapnya
Cak Imin Beberkan Kesalahan Fatal Selama Pelaksanaan Haji
Cak Imin Beberkan Kesalahan Fatal Selama Pelaksanaan Haji

Dengan sudah dibentuknya Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, maka mulai Rabu (10/7) akan dilakukan penyusunan roadmap kerja Pansus angket.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?

Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Terpilih Jadi Ketua Pansus Angket Haji
Nusron Wahid Terpilih Jadi Ketua Pansus Angket Haji

Menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024

Baca Selengkapnya
Muncul Rencana Pembentukan Pansus di DPR Atasi Polusi Jakarta
Muncul Rencana Pembentukan Pansus di DPR Atasi Polusi Jakarta

Polusi udara di Jakarta saat ini semakin memburuk.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Tegaskan Pansus Haji Tak Kenal Masalah Pribadi: PBNU Fokus Urus Umat dan Pesantren Saja
Nusron Wahid Tegaskan Pansus Haji Tak Kenal Masalah Pribadi: PBNU Fokus Urus Umat dan Pesantren Saja

Nusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota.

Baca Selengkapnya
Pansus Haji Hanya Punya Waktu Sebulan untuk Hasilkan Kesimpulan
Pansus Haji Hanya Punya Waktu Sebulan untuk Hasilkan Kesimpulan

Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya