DPR cuma beri pertimbangan, keputusan soal Sutiyoso KaBin di Jokowi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, DPR tidak bisa menolak usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Letjen (purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Sebab, DPR hanya bersifat memberi pertimbangan kepada Presiden Jokowi terkait pencalonan Sutiyoso tersebut.

"Jadi, kalau pak Sutiyoso kami tak bisa tak menyetujui. Hanya memberi pertimbangan kepada presiden, nanti presiden yang memutuskan," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

Agus mengatakan, dua surat yang dikirimkan Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR, terkait pencalonan Kepala BIN dan Panglima TNI, memiliki sifat yang berbeda. Dalam pencalonan Panglima TNI, kata Agus, surat presiden berisi permintaan persetujuan DPR, sementara untuk calon kepala BIN, presiden hanya meminta pertimbangan.

"Kalau Pak Sutiyoso diajukan Pak Presiden untuk meminta pertimbangan kepada DPR, namun kalau Panglima diminta persetujuan, sehingga ini sifatnya berbeda," ujar dia.

Politikus Partai Demokrat itu menyebutkan, mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk calon Panglima TNI akan menyerupai calon Kapolri.

"Yang pertimbangan itu isinya bahwa pertimbangannya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau persetujuan itu yang dibawa ke paripurna bahwa ini disetujui, ini enggak disetujui. Seperti dulu waktu Kapolri kan seperti itu," kata Agus.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq memperkirakan fit and proper test calon Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dan calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo akan dilaksanakan pada 29 dan 30 Juni mendatang. Sejauh ini Komisi I masih dalam tahap membahas mekanisme fit and proper test calon panglima dan calon kepala BIN.

Pada prinsipnya, penilaian Komisi I di dalam fit and proper test baik calon Panglima atau Kepala BIN akan kembali merujuk pada undang-undang. Sedangkan hasilnya akan segera dilaporkan ke Paripurna sebelum masa reses berlangsung.