DPR dan Kemenpora Sepakat Pelaksanaan PON 2020 Ditunda

Merdeka.com - Pemerintah dan DPR sepakat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua ditunda. Hal itu disepakati dalam Rapat Kerja Kemenpora dengan Komisi X DPR.

"Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi COVID-19 ini. Terkait hingga kapan penundaannya, tangga, bulan dan tahunnya, kita serahkan Menpora berkonsultasi dengan Presiden," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Huda menuturkan, Menpora Zainudin Amali menyampaikan alasan PON XX yang sedianya digelar 20 Oktober-2 November 2020 harus ditunda.

Penyebabnya, pandemi Covid-19 belum menunjukkan akan segera mereda sehingga mengganggu persiapan. Huda mengatakan, contohnya pengadaan alat olahraga yang sudah masuk tahapan lelang dan tuntas bulan Juni-Juli belum bisa dilaksanakan.

"Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi COVID-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China atau Jepang, praktis mereka gak bisa padahal PON tinggal lima bulan lagi sebenarnya," kata Jubir PKB ini.

Akibat corona, kesiapan atlet juga terganggu. Begitu pula kesiapan venue di Papua yang telah melakukan pembatasan sejak bulan lalu.

"Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami delay semua," jelas Huda.

Kemenpora juga memperkirakan hingga Juli 2020 tidak akan ada penyelenggaraan event olahraga nasional maupun internasional. Diharapkan event olahraga bisa digelar kembali pada Agustus-Desember 2020 jika kondisi membaik.

Seluruh kegiatan diharapkan kembali normal pada 2021 dengan konsekuensi waktunya saling berdekatan, mulai dari ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020, SEA Games di Hanoi, POPNAS dan PAPERPENAS 2021, serta MotoGP 2021 di Mandalika.

Huda mengatakan hasil rapat juga menyepakati bahwa pembangunan venue tetap harus jalan. Pembangunan venue memang sudah berjalan namun tak maksimal.

Kemenpora dan DPR juga membahas perubahan anggaran di Kemenpora. DPR meminta anggaran yang diubah sebesar Rp270 miliar tetap digunakan untuk bidang kepemudaan dan olahraga.

"Kita minta dilakukan komunikasi yang intensif antara Kemenpora dan Kemenkeu supaya dana yang dipotong itu diperuntukkan kembali untuk kepentingan atlet, offisial dan lain-lain yang terdampak Corona ini. Kan banyak pensiunan atlet atau atlet yang tidak mendapatkan pemasukan karena tidak ada kejuaraan," ujar Huda.