Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dan Ombudsman bakal gelar RDP dengan Kemenkes bahas pelecehan pasien

DPR dan Ombudsman bakal gelar RDP dengan Kemenkes bahas pelecehan pasien Diskusi Hospital tanpa Hospitality. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi IX bersama Ombudsman RI bakal melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rumah Sakit National Hospital Surabaya, dan Organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). RDP ini membahas soal pelecehan seksual oleh perawat laki-laki terhadap pasien perempuan yang terjadi di RS Nasional Hospital Surabaya.

"Kita akan mau menyelesaikan kasus ini secara tuntas agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," ungkap anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/1).

Dalam RDP, Irma ingin memastikan apakah RS Nasional Hospital sudah menjalankan prosedur dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Pihaknya juga akan meminta penjelasan Kementerian Kesehatan mengenai regulasi yang sudah dikeluarkan terkait pelayanan di rumah sakit.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, kata Irma, Komisi IX bakal mengundang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BPJS. Lembaga dan Kementerian ini akan diminta untuk mencover biaya rehabilitasi korban pelecehan seksual.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga harus terus melakukan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual," imbuhnya.

Terpisah, anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan pihaknya akan mendalami kasus pelecehan seksual yang terjadi di RS National Hospital Surabaya. Ombudsman RI juga mengimbau kepada para korban pelecehan seksual agar segera melapor perbuatan tidak senonoh perawat terhadap mereka.

"Mereka yang pernah menjadi korban silakan mengadu ke 137, laporannya gratis. Jadi silakan lapor, namanya kami catat dan kami rahasiakan tidak akan kami buka," ucapnya.

Ahmad menuturkan, pihaknya belum pernah menerima laporan pelecehan seksual perawat terhadap pasien di rumah sakit. Dia menduga, hal itu disebabkan para korban merasa malu untuk melaporkan kejadian yang bersifat pribadi.

"Ini karena pelecehan seksual bersifat private apalagi budaya kita tidak berani bicara soal ini," ujarnya.

Kepada seluruh rumah sakit yang ada di Tanah Air, Ahmad meminta agar memperlakukan pasien lebih manusiawi. Menurutnya, selama ini pihak rumah sakit kerap mengeksploitasi pasien serta tidak jarang mengabaikan mereka yang hendak menjalani perawatan medis.

"Kita mengimbau agar rumah sakit memperlakukan pasien setara, lebih manusiawi dan itu sebagai raja sehingga mereka seperti raja. Misalnya begitu dia datang mendaftar dia dikasih info tentang prosedur, fasilitas, dan penting tentang pengaduan," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
IDI Beri Pendampingin Hukum Jika Ada Dokter Senior jadi Tersangka Kasus Perundungan PPDS Undip
IDI Beri Pendampingin Hukum Jika Ada Dokter Senior jadi Tersangka Kasus Perundungan PPDS Undip

Ketua Umum PB IDI, Dr. Mohammad Adib Khumaidi mengatakan pendampingan hukum kepada dokter yang terjerat hukum merupaka tanggung jawab organisasi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Menentang Pengesahan RUU Kesehatan, Ribuan Tenaga Medis Geruduk DPR
FOTO: Menentang Pengesahan RUU Kesehatan, Ribuan Tenaga Medis Geruduk DPR

Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna Sahkan RUU Kesehatan Digelar Besok
Rapat Paripurna Sahkan RUU Kesehatan Digelar Besok

Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.

Baca Selengkapnya
IDI Jabar Kecam Kasus Perundungan PPDS di RSHS Bandung!
IDI Jabar Kecam Kasus Perundungan PPDS di RSHS Bandung!

IDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.

Baca Selengkapnya
Ada 542 Laporan Bullying Dokter, 221 di Antaranya Terjadi dalam RS di Bawah Kemenkes
Ada 542 Laporan Bullying Dokter, 221 di Antaranya Terjadi dalam RS di Bawah Kemenkes

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus perundungan terhadap Dokter Aulia Risma Lestari.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Sanksi 39 Dokter Buntut Perundungan di Rumah Sakit Vertikal
Kemenkes Sanksi 39 Dokter Buntut Perundungan di Rumah Sakit Vertikal

Juru Bicara Kemenkes, M. Syahril mengatakan, pihaknya menerima 211 pengaduan perundungan di laman perundungan.kemkes.go.id.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Organisasi Profesi Kedokteran Jadi Penggerak Penghapusan Bullying di PPDS
DPR Minta Organisasi Profesi Kedokteran Jadi Penggerak Penghapusan Bullying di PPDS

Menurut Melki, pimpinan organisasi profesi kedokteran memiliki peran sangat penting untuk sama-sama bergerak menghapus budaya perundungan di dunia kedokteran.

Baca Selengkapnya
IDI Tak Lagi Dilibatkan Cek Kesehatan Capres, Ini Penjelasan KPU
IDI Tak Lagi Dilibatkan Cek Kesehatan Capres, Ini Penjelasan KPU

KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk menggelar tes kesehatan capres-cawapres tanpa melibatkan IDI.

Baca Selengkapnya
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Baca Selengkapnya
Buntut Marak Perundungan, Kemenkes Wajibkan Grup WhatsApp dan Telegram PPDS Terdaftar di Rumah Sakit
Buntut Marak Perundungan, Kemenkes Wajibkan Grup WhatsApp dan Telegram PPDS Terdaftar di Rumah Sakit

Surat itu sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada RS Pendidikan.

Baca Selengkapnya
Tegas, Kemenkes Bakal Cabut Izin Praktik dan STR Dokter Pelaku Perundungan PPDS
Tegas, Kemenkes Bakal Cabut Izin Praktik dan STR Dokter Pelaku Perundungan PPDS

Kemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS

Baca Selengkapnya
FK Undip dan RS Kariadi Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, DPR Bilang Begini
FK Undip dan RS Kariadi Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, DPR Bilang Begini

DPR berharap dengan adanya permintaan maaf ini, pihak-pihak terkait akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem agar mencegah perundungan.

Baca Selengkapnya