DPR dan Pemerintah Resmi Putuskan Biaya Haji Rp49,8 Juta

Merdeka.com - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama telah meresmikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2023 sebesar Rp90.050.637,26. Dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp49.812.700,26.

"Kami telah berhasil untuk membuat kesepakatan terkait BPIH untuk tahun 2023. Telah mengesahkan BPIH untuk tahun 2023," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi usai rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).

Besaran Bipih untuk Haji Tahun 2023 sekitar 55,3 persen dari biaya penyelenggaraan haji. Dengan besaran nilai manfaat Rp40.237.937 atau sekitar 44,7 persen.

"Jemaah berkewajiban untuk membayar atau menjadi tanggungan jemaah atau bipih Rp49.812.700,26," jelas Ashabul.

Selain menetapkan BPIH tahun 2023, DPR dan pemerintah sepakat jemaah haji tahun 2020 yang telah melunasi dan ditunda perjalanannya tidak dibebankan biaya pelunasan di tahun 2023. Jemaah haji yang lunas tunda tercatat sebanyak 64.609 orang.

"Sebagai bentuk berkeadilan kepada jemaah yang lunas tunda pada 2020 dan belum berangkat, tidak lagi dibebankan biaya," ujar Ashabul.

Sementara, jemaah haji tahun 2022 yang lunas tunda harus membayar biaya pelunasan Rp9,4 juta dengan jumlah jemaah sebanyak 9.864 orang.

Sementara biaya pelunasan untuk jemaah tahun 2023 dibebankan sebanyak Rp23,5 juta.

"Ini lah hasil keputusan kami," jelas Ashabul.

Ditolak PKS

Komisi VIII juga memohon maaf bagi pihak yang masih keberatan dengan kesepakatan biaya haji yang telah ditetapkan. Salah satu fraksi yang menolak adalah Fraksi PKS.

"Putusan ini mungkin belum memuaskan semua pihak tapi kami yakin seyakin-yakinnya Komisi VIII dan Menteri Agama telah menghadirkan nilai BPIH san bipih yang terjangkau bagi masyarakat dan juga berkeadilan dan berkelanjutan bagi jamaah yang akan berangkat pada tahun selanjutnya," tutup Ashabul.