DPR Desak Menhan Prabowo Jelaskan Perpres Alutsista dalam Rapat Terbuka
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digelar secara terbuka pada Rabu (2/6).
Supaya Prabowo bisa menjelaskan secara transparan ke publik mengenai rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Isinya tentang rencana belanja alutsista TNI mencapai Rp 1.750 triliun.
"Di rapat kerja DPR RI Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di situ nanti kita minta Pak Menhan menjelaskan detail itu dan kita berharap rapatnya juga terbuka sehingga yang melalui media bisa disampaikan kepada rakyat Indonesia jangan nanti ada yang bertanya ada apa itu dan sebagainya yang semuanya terbukalah itu tadi," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (31/5).
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Apa yang di serahkan ke TNI? Kementerian Pertahanan sendiri sebelumnya memang telah memesan lima unit C-130J Super Hercules.
-
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.
Effendi menilai rancangan Perpres Alpalhankam tidak transparan. Kemenhan tidak menyampaikan lebih dahulu kepada anggota dewan tentang rencana pembelian alutsista TNI. Seakan ada yang ditutupi dari isi rancangan tersebut.
"Hanya ini rancangan Perpresnya ini kan sepertinya kan tidak transparan, tidak disampaikan lebih dahulu kepada dewan gitu. Sehingga kita juga ya berpikirannya ada apa sih ada apa sih kemudian rancangan yang begitu hebat itu kemudian sepertinya ditutupi begitu," ucapnya.
Effendi mendesak Prabowo hadir dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan lusa. Sebab, dalam rapat tertutup hari ini Wamenhan Muhammad Herindra tidak mau memaparkan soal rancangan Perpres Alpalhankam.
Ditambah, Prabowo kerap tidak menghadiri rapat kerja dengan DPR dengan alasan harus mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Selalu alasannya itu melulu, tuman itu kebiasaan kayak gitu. saya ga ngerti ya, mbok dibilang aja ke presiden pak izin kami ada rapat di DPR apa iya ga bisa komunikasi, itu terus alasannya, ada rapat ada rapat. Emang ini bukan rapat? jadi ya sudah menjadi kebiasaan," kata Effendi.
"Jadi itu yang hari Rabu jam 10 ini mudah-mudahan beliau tidak istilahnya jangan mangkir ya, jangan absen lagi lah," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) menyentil Prabowo Subianto saat menolak membuka data pertahanan.
Baca SelengkapnyaDalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaAnies juga menyinggung Prabowo untuk mengkoreksi data di ruang terbuka.
Baca SelengkapnyaRapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca SelengkapnyaDalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca SelengkapnyaRapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Baca SelengkapnyaBiasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaSaat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.
Baca Selengkapnya