DPR Desak Pemerintah Cabut Aturan Daging Impor Tak Lagi Wajib Berlabel Halal

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Hal tersebut lantaran aturan itu meniadakan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia.

"Di masa-masa akhir jabatannya kok (Menteri Perdagangan; Enggartiasto Lukita) malah mengeluarkan Permen yang aneh-aneh, tanpa kordinasi dengan Mitra Kerja (Komisi VI DPR), seharusnya pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi (Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO), jangan menunggu, kalo ada masalah baru dipanggil DPR dan lainnya, kami dari Fraksi-PKB menentang keras Permen itu," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/9).

Menurut Kapoksi Fraksi-PKB di Komisi VI DPR ini, Menteri perdagangan kurang mempertimbangkan aspek agama, sosial, hukum dan ekonomi.

"Kalau label halalnya ditiadakan, pemerintah (Kemendag) sepertinya kurang mempertimbangkan kondisi mayoritas rakyat indonesia. Kita tahu, mayoritas rakyat indonesia adalah pemeluk agama islam, tentunya mereka membutuhkan jaminan makanan yang halal, karena ini menyangkut keyakinan, jangan nabrak-nabrak," ujar Nasim.

Apalagi, lanjut Wakil rakyat dari Dapil Jatim III ini, daging impor tersebut sangat sering dibutuhkan dan digunakan oleh industri-industri olahan daging dan juga oleh masyarakat secara langsung.

"Rakyat yang menjadi konsumen, terutama kalangan umat muslim, tentu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari setiap barang yang dikonsumsi, termasuk informasi jaminan halal," tegasnya.

Selain itu, Nasim mengungkapkan, aturan meniadakan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia juga bertentangan dengan aturan jaminan halal yang ada saat ini.

"Ini bakal memantik masalah, karena tidak sinkorn dengan sejumlah aturan jaminan halal yang dibuat sebelumnya," tutupnya.

Untuk diketahui, Indonesia mengalami kekalahan dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Atas kekalahan itu, pemerintah menerbitkan aturan baru yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Aturan baru itu menghapuskan kewajiban pencantuman label halal.

Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO akibat kekalahan Indonesia dalam sengketa perdagangan nomor DS484 dengan Brasil. Aturan baru ini menghapus kewajiban pencantuman label halal untuk produk impor yang dipasarkan di Indonesia.

Padahal, Brazil hanya mempersoalkan produk ayam dalam sengketa perdagangan bernomor kasus DS484. Akan tetapi, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 berlaku untuk semua produk hewan dan turunannya.