DPR Dorong Kasus Bocornya Data Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum

Merdeka.com - Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan penyempurnaan keamanan warga di aplikasi PeduliLindungi. Tersebarnya data vaksin Presiden Joko Widodo menunjukkan perlu ada penyempurnaan. Data pribadi bukan untuk disebarkan.

"Ini perlu penyempurnaan, artinya memang data itu kan punya publik dan privasi publik dengan segala data pribadi kan sudah jadi ranah pribadi yang tidak boleh disebarkan," ujar Rahmad, Sabtu (4/8).

Politikus PDIP ini bilang, harus dilakukan pendalaman apakah data milik Jokowi itu ada yang bermain atau yang mencuri.

"Ini artinya bahwa sampe adanya data pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman, pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunaannya," ujarnya.

Menurut Rahmad, harus ada pertanggungjawaban hukum atas bocornya data Presiden Jokowi. Ia mendesak ada investigasi apakah ada bentuk pencurian data.

"Ini harus didalami dan dituntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu, itu harus dipertanggungjawabkan dari sisi hukum," katanya.

Selain itu, Rahmad meminta Kemenkes perlu memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi PeduliLindungi. Perlu diambil langkah antisipasi dan mitigasi yang diperlukan.

"Proses penyempurnaan, perbaikan, dan pengawasan data milik publik harus diperkuat, memang disadari Kemenkes tidak ahli di bidang ini, tentu perlu kolaborasi dengan kominfo, dan badan siber nasional, jadi antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan," ujarnya.