DPR Dorong Pembentukan Pansus Garuda Indonesia

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK mendorong DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani masalah di PT Garuda Indonesia. Dengan Pansus ini diharapkan membuka segala bentuk pelanggaran di Garuda yang tengah merugi.

"Saya Amin AK melalui forum ini mendesak agar DPR RI membentuk Pansus untuk menangani kasus yangterjadi di PT Garuda Indonesia. Agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate government terungkap secara terang benderang," ujar Amin dalam rapat paripurna, Senin (1/11).

Amin mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi menyeluruh. Serta para pelaku yang melanggar hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

"Badan Pemeriksa Keuangan harus melakukan audit investigasi secara menyeluruh, dan semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa kecuali," ujarnya.

Amin menjelaskan, Garuda Indonesia terancam pailit. Padahal maskapai itu merupakan warisan penting para pendiri bangsa. Akibat dikhianati pihak yang bernafsu memperkaya diri.

"Namun saat ini kita menyaksikan satu simbol kebanggaan bangsa ini telah dicederai dan dikhianati oleh mereka yang mementingkan nafsu untuk memperkaya diri," ujarnya.

Ancaman pailit itu bukan hanya ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Namun moral hazard manajemen Garuda selama bertahun-tahun.

"Di antara tindakan moral hazard tersebut adalah penggelembungan jumlah pesawat yang disewa 142 unit yang sebetulnya kebutuhan rilnya hanya 41 unit," tegas Amin.

"Penggelembungan harga sewa USD 1,4 juta per bulan dari harga wajar USD 750 ribu per bulan dan juga pemborosan keuangan perusahaan untuk melayani gaya hidup mewah para direksi dan komisaris," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendukung segera mengambil langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran untuk menyelamatkan Garuda. Ia mempersilakan para anggota DPR untuk mengambil langkah yang paling efektif dengan mekanisme di parlemen.

"Nah mekanisme di DPR sangat banyak. Saya persilakan kepada seluruh anggota untuk membuat langkah-langkah yang paling efektif. Bisa Komisi VI, bisa pansus, bisa juga panja," ujarnya.

Ketum PKB ini mendorong ada upaya penyelamatan aset milik Garuda. "Saya berharap ini agak terlambat ya penanganannya sehingga kita selamatkan aset-asetnya dulu, yang kedua follow up dari ancaman pailit. Pailitnya di depan mata," pungkasnya.