Follow
DPR dorong pemerintah untuk menaikkan anggaran pencegahan KPK
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengusulkan kenaikan anggaran untuk pencegahan tindak pidana korupsi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan usulan ini direncanakan karena melihat pencegahan tindak pidana korupsi sebenarnya membutuhkan anggaran yang besar.
"Karena kan kita lihat untuk korupsi kita bahkan meningkat untuk itu kita wacanakan. Langkah-langkah pencegahan itu mahal sekali. Kita mendorong langkah pemerintah untuk menaikkan anggaran pencegahan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo ini mengklaim mayoritas fraksi partai politik di DPR telah menyetujui wacana tersebut. Bahkan, usulan kenaikan anggaran pencegahan untuk KPK telah masuk dalam rekomendasi akhir Pansus Angket KPK.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
"Gini jadi kan kita mendorong pada pemerintah dan hasil kesimpulan Pansus Angket KPK kemarin hampir semua fraksi menyetujui kenaikan anggaran khusus untuk bidang pencegahan," terangnya.
Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan pihaknya akan menyusun konsep pencegahan secara masif dan sistematis jika anggaran yang diusulkan DPR disetujui oleh pemerintah.
Rencananya, KPK berencana menggandeng masyarakat agar untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi.
"Pencegahan kita akan buat semakin masif dan sistematis. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah mengikutsertakan masyarakat secara bersama-sama mau mencegah terjadinya korupsi caranya banyak sekali," tandasnya.
Usulan Bamsoet disampaikan dalam sambutannya di acara peluncuran e-LHKPN bagi anggota DPR. Sistem ini dibuat sesuai dengan Peraturan KPK No 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta Surat Edaran Pimpinan KPK No 8/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.
Klinik e-LHKPN tersebut dibuat untuk mempermudah anggota DPR dalam memperbarui harta kekayaan yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada KPK.
Selain klinik LHKPN, DPR juga meluncurkan pusat pengaduan masyarakat berbasis aplikasi. Nantinya, masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan hingga mengetahui setiap kegiatan DPR melalui aplikasi 'DPR Now'.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca Selengkapnya
MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca Selengkapnya
"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca Selengkapnya
Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Baca Selengkapnya
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca Selengkapnya
Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Presiden menjadi salah satu yang ikut dikaji.
Baca Selengkapnya
Bamsoet menilai mahasiswa yang melaporkannya tidak membaca informasi secara utuh.
Baca Selengkapnya