DPR dukung Kemenkominfo blokir konten pornografi di WhatsApp

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan aparat Kepolisian yang bergerak proaktif untuk menyelidiki konten pornografi berbentuk Graphics Interchange Format (GIF) di aplikasi WhatsApp. Dia menyebut sudah tepat langkah Kemenkominfo yang langsung berkoordinasi dengan pihak WhatsApp.

"Saya dengar Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan perusahaan WhatsApp yang berbasis di AS dan disampaikan bahwa konten tersebut dibuat oleh pihak ketiga yang namanya Tenor.com dan Kemenkominfo sudah melakukan langkah pemblokiran," kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Selasa (7/11).

Menurut Jazuli, yang jadi masalah adalah konten masih bisa diakses. Untuk itu, ia mendukung pemerintah bersikap tegas mendesak WhatsApp agar menutup tuntas akses atau breakdown atas konten tersebut sehingga sama sekali tidak bisa diakses sama sekali.

Jazuli juga mendesak aparat keamanan memproses hukum pihak-pihak yang membuat atau menyebarkan konten porno tersebut. Ini untuk memberikan efek jera agar perusahaan penyedia aplikasi tidak main-main dengan aturan hukum di tanah air.

Anggota Komisi I ini menegaskan bahwa Undang-Undang di tanah air sangat kuat dan tegas melarang konten pornografi. Ada UU Anti Pornografi, ada UU ITE, ada juga larangan tegas dalam KUHP.

"Jadi kita tidak bisa mentolelir segala bentuk konten yang bermuatan pornografi. Kemenkominfo harus sigap memblokir setiap konten porno dan meminta penyedia jasa aplikasi untuk menyediakan filter. Demikian halnya aparat Kepolisian harus memproses hukum pembuat dan penyebarnya," tegas Jazuli.

Jazuli menilai ini perlu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab, menjaga generasi dari kerusakan, dan menjadikan mereka sebagai insan-insan mulia pewaris masa depan bangsa.

Seperti diketahui, sikap tegas langsung ditunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada tim WhatsApp agar segera dihapus. Jika tidak memedulikan imbauan tersebut sampai batas waktu ditentukan Rabu mendatang, Kemkominfo mengancam melakukan pemblokiran.

"Kalau tidak dilakukan, kami akan 'telegramkan' WhatsApp," ujar Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan saat konferensi pers di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Senin (6/11).

Ditambahkan Samuel, lebih kurang tiga surat sudah dilayangkan pada pihak WhatsApp sejak konten tersebut ramai diperbincangkan. Mulai dari Minggu malam, Senin dini hari, dan Senin pagi tadi. (mdk/rzk)