DPR Dukung Mahfud MD Bongkar Sindikat Perdagangan Orang Libatkan Oknum Aparat

Merdeka.com - Komisi IX DPR RI mendukung Menko Polhukam Mahfud MD menuntaskan sindikat perdagangan orang yang melibatkan oknum pemerintah hingga aparat. Sebab, perdagangan orang dinilai tidak manusiawi.

"Dalam hal ini, Menko Polhukam yang akan melakukan satu sidak melakukan satu langkah dan tindakan terhadap perdagangan manusia ini saya kira ini suatu langkah yang pantas kita dukung, pantas kita support agar praktik-praktik seperti ini bisa kita hilangkan. Karena sudah tidak manusiawi terhadap praktik-praktik seperti ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/4).

Selain itu, sebagai mitra Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rahmad mengaku telah mendengar desas-desus sindikat perdagangan orang yang melibatkan oknum pemerintah hingga aparat. Namun, hingga kini belum ada penertiban yang berarti.

"Silakan Pak Mahfud mengorkestra ini, menyelesaikan dengan baik ya melakukan koordinasi dengan semua pihak. Karen ini sudah wilayah orkestranya, bapak yang penanggung jawabnya, bapak melihat situasi seperti ini. Kita tentu parlemen mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud," tegasnya.

"Apa yang disampaikan Pak Mahfud sudah sering kita dengar tinggal bagaimana penegakan, bagaimana menertibkan, dan bagaimana untuk menjadi terang benderang. Sehingga tidak terjadi seperti yang kita tahu," imbuh dia.

Mahfud Bongkar Sindikat Perdagangan Orang

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau, terkoordinasi dengan baik. Dia menyebut sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, aparat hingga pihak swasta.

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi keynote speech pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, dalam kunjungan kerja pada Kamis (6/4).

"Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam bukan orang biasa karena terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta," kata Mahfud melalui keterangan resmi, Jumat (7/4).