DPR dukung pemecatan pejabat mafia tanah

Merdeka.com - Janji pemerintah untuk memberantas mafia tanah sebatas isapan jempol belaka. Buktinya, kasus yang melibatkan kalangan umum hingga oknum pejabat tersebut masih sering terjadi.

Hal ini pun menjadi perhatian anggota Komisi II DPR, Azikin Solthan. Menurutnya, pemerintah gagal membuktikan komitmennya untuk memberantas mafia tanah tersebut.

"Kita sudah meminta Kementerian Agraria agar seluruh urusan tanah dilakukan secara transparan. Tujuannya agar seluruh masyarakat bisa memantau dan mengontrol prosesnya," kata Azikin, Selasa (5/9).

Baginya tidak ada cara lain kecuali tegas menjalankan aturan. Oknum yang terlibat harus diberikan efek jera. Sanksi yang bisa membuat mereka tidak mengulangi lagi perbuatan menjadi calo tanah. Sanksi pemecatan tak bisa ditawar lagi.

"Tentu tugas DPR sebagai kontrol, harus menyuarakan masalah ini kepada pemerintah. Khususnya kementerian bersangkutan," lanjutnya.

Mafia atau calo tanah tidak hanya dimainkan kalangan bawah. Buktinya, di Sulsel banyak oknum pejabat yang terbukti terlibat.

Salah satu contoh konkretnya di Kabupaten Maros. Kepala BPN setempat pun ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara tanah.

Azikin menilai, masalah utamanya memang pada ketegasan pemerintah. Menurut mantan Bupati Bantaeng itu, seharusnya ada contoh atau tauladan berjenjang. Di kabupaten ada contoh, di provinsi ada contoh, dan seterusnya. Tetapi, masalahnya, pejabat yang sepatutnya dicontoh justru melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut.

"Ya harus ditindak tegas. Intinya, berlakukan hukum sama. Siapa saja, jika melanggar berikan sanksi yang setimpal dan sesuai aturan," tegasnya.

Terkait perkara mafia tanah ini, Azikin mengaku akan kembali menyuarakannya pada rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agraria. Ia ingin meminta penjelasan pemerintah terkait dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Mengkritik bukan berarti tidak mendukung pemerintah. Tetapi kita mau, pihak terkait bekerja maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," katanya.

Sejatinya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sendiri menginginkan kasus tanah yang melibatkan kalangan mafia besar di Tanah Air, supaya bisa diseret sampai ke pengadilan. Dia sepakat ada efek jera agar masalah ini segera teratasi.

Sofyan mengakui ada sejumlah oknum pejabat di kementeriannya yang turut jadi mafia tanah. Hal itu tak lepas dari masih banyaknya praktik percaloan dalam masalah tanah di Indonesia.

"Mungkin satu dua orang ada. Tapi sistem kita cukup ketat. Nah ini kita bagaimana menjaga supaya tidak ada lagi oknum yang melakukan itu, merusak sistem yang sudah dikerjakan," ucap Sofyan. (mdk/hhw)