Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dukung Polri bentuk satgas pengendalian harga sembako

DPR dukung Polri bentuk satgas pengendalian harga sembako Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Awal bulan Ramadan ini, harga sembako melonjak tajam. DPR mendukung Bareskrim Mabes Polri membentuk satgas pengawasan harga sembako untuk memberantas mafia di balik menjulangnya harga sembako khususnya daging sapi.

"Kami dukung dong (pembentukan satgas). Tapi jangan ada kriminalisasi, kalau enggak salah jangan dicari, tapi kalau salah ya berantas sesuai undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, saat dihubungi, Kamis (9/6).

Politikus PKB ini berharap satgas tersebut menyelidiki permainan para kartel. ‎Sebab satgas bisa memiliki kewenangan memberantas 'pemain' harga.

Orang lain juga bertanya?

‎Selain itu, Daniel juga berharap satgas mampu mengungkap siapa pelaku di balik tingginya harga daging yang meresahkan masyarakat. Apalagi, katanya, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang‎ juga pernah menyinggung hal yang sama.

"Kita punya semangat yang sama memberantas mafia. Dorongan saya pada Pak Oesman ungkap saja siapa, lalu Kepolisian selidiki bener atau nggak. Cuman jangan semuanya dilemparkan ke mafia, tapi enggak jelas, enggak ada tindakan," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Polri telah membentuk Satgas Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Makanan. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya menyatakan, Satgas ini bertugas memantau ketersediaan bahan pokok dan mengantisipasi kenaikan harga pangan.

"Tentunya hal ini diperlukan kerja sama yang intensif dan berkelanjutan baik dengan instansi lain maupun pengusaha yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok," kata Agung.

Sejauh ini Satgas telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi feedloter (penggemukan sapi) dan rumah pemotongan hewan (RPH) di Wilayah Teluk Naga, Tangerang Kota, Selasa (7/6) malam. Satgas juga melakukan peninjauan terhadap dua feedloter yaitu PT Tanjung Unggul Mandiri (PT TUM) dan PT Brahman Perkasa Sentosa (PT BPS) yang terletak di daerah Teluk Naga, Tangerang Kota.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Sentil Polisi soal Kasus Pegi Setiawan: Jangan Lagi Rakyat jadi Kambing Hitam
DPR Sentil Polisi soal Kasus Pegi Setiawan: Jangan Lagi Rakyat jadi Kambing Hitam

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mengingatkan Polri agar tidak asal tangkap seperti kasus Pegi Setiawan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Sahroni: Geng Motor ‘Sekolah Dasar’ Bagi Para Kriminal
Anggota DPR Sahroni: Geng Motor ‘Sekolah Dasar’ Bagi Para Kriminal

Polisi larang geng motor mendapatkan SKCK agar beri efek jera.

Baca Selengkapnya
Soal Kasus Aiman Witjaksono, Polri Tegaskan Setiap Perbuatan Harus Dipertanggungjawabkan
Soal Kasus Aiman Witjaksono, Polri Tegaskan Setiap Perbuatan Harus Dipertanggungjawabkan

Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Fokus Berantas Judol, Bukan Sibuk Urusi Korban
Pemerintah Diminta Fokus Berantas Judol, Bukan Sibuk Urusi Korban

Pembentukan satgas judi online bertujuan melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring

Baca Selengkapnya
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri

Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.

Baca Selengkapnya