DPR ikut panas gara-gara Densus 88 bunuh Siyono

Merdeka.com - Kinerja Densus 88 dalam memberantas terorisme kembali menjadi sorotan. Penangkapan yang dilakukan terhadap terduga teroris Siyono di Klaten, Jawa Tengah, pada 8 Maret lalu, menuai kritikan.

Betapa tidak, pasca ditangkap Siyono dinyatakan tewas tiga hari kemudian. Terlebih lagi, penggerebekan dilakukan di kediaman Siyono yang kala itu sedang ada anak-anak TK sedang belajar.

Usut punya usut, Siyono diketahui tewas setelah dipukuli oleh anggota Densus 88 di dalam mobil. Siyono tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Paling fatal, tulang rusuk depan patah hingga menancap ke dalam jantung yang membuatnya tewas.

Akibat aksi brutal ini, Densus 88 kemudian mendapat serangan bertubi-tubi. Baik dari Muhammadiyah, Komnas HAM maupun KontraS meminta agar kinerja Densus 88 dievaluasi, bahkan dibubarkan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut geram dengan aksi tak berperikemanusiaan Densus 88 ini. DPR bahkan berencana membentuk Panja untuk membongkar fakta di balik tewasnya Siyono.

Berikut kemarahan DPR terhadap aksi Densus 88 hingga menewaskan Siyono dihimpun merdeka.com, Rabu (13/4):

Alat negara tak boleh bunuh rakyat sendiri

Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno kecewa dengan kinerja Densus 88. Terutama terkait meninggalnya terduga teroris, Siyono yang diduga dibunuh oleh Densus 88 sebelum diadili. Hal tersebut dia ungkapkan dalam rapat paripurna DPR."Sudah saatnya kita mengevaluasi kerja Densus 88. Jangan alat negara digunakan untuk membunuh rakyatnya sendiri," kata Teguh dalam sidang paripurna ke-24 masa persidangan IV, tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).Teguh juga mengungkapkan bahwa ketidakberesan kinerja Densus 88 memancing PP Muhammadiyah, Komnas HAM, dan KontraS untuk melakukan autopsi. Menurutnya hasilnya mengejutkan tak sesuai dengan penuturan Polri, Densus 88, dan Menko Polhukam."Hasilnya mengejutkan kita ternyata saudara Siyono mati akibat tindak kekerasan, bukan seperti yang diungkap jajaran Densus, kepolisian dan Menko Polhukam," tuturnya.Anggota Komisi X DPR ini kecewa sebab sudah banyak orang yang menjadi korban terkait kinerja pemberantas terorisme ini. "Ini sudah lebih seratus orang yang diindikasikan tanpa melalui proses HAM. Mereka adalah anak bangsa yang mati tanpa berkesempatan melakukan pertanggungjawaban pengadilan," ujarnya.

Densus 88 langgar HAM

Komisi III DPR hari ini akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PP Muhammadiyah, KontraS, dan Komnas HAM. Hal tersebut guna menggali keterangan terkait kasus tewasnya terduga teroris Siyono di tangan Densus 88."Itu Siyono juga pelanggaran HAM. Kalau betul-betul kalau oknum atau pengawal yang kerja waktu itu, itu mungkin capek lalu melakukan kekerasan itu tidak boleh," kata anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).Politikus Gerindra ini mengungkapkan bagian penegak etika dari kepolisian harus memeriksanya. Sebab menurutnya ada kesalahan prosedur Densus 88."Kalau sudah ngawal dan mati itu tanda tanya besar. Jadi wajar kalau pihak Muhammadiyah menanyakan seperti itu," tuturnya.Wenny mengakui jika istri Siyono sempat disogok 2 gepok uang yang masing-masing tingginya 10 cm, hal tersebut untuk mengamankan kasus agar tak ada gugatan."Informasinya begitu, ingat kita ini orang timur mungkin itu santunan dari pribadi dari bukan dari kesatuan bukan itu, itu hanya informasi. Nanti kita tanya sama Densus 88 atau kepolisian memberi uang 100 juta untuk damai kira-kira begitu, tidak boleh masa dengan 100 juta informasinya," pungkasnya.

Potong anggaran Densus 88

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa kecewa atas kesalahan prosedur Densus 88 yang mengakibatkan meninggalnya terduga teroris Siyono. Lantas Desmond mempertanyakan apakah teroris ini benar ada atau dibuat ada agar Densus 88 mendapat anggaran negara."Dengan ini juga akan mempertimbangkan anggaran untuk Densus, selain itu peristiwa ini akan menjadi catatan dalam revisi undang-undang terorisme. Ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab teroris ini ada atau enggak sih hari ini?" ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).Politikus Partai Gerindra ini menyatakan bahwa DPR akan mendorong agar Polri menjatuhkan sanksi kepada anggota Densus yang diduga membunuh Siyono. Dia juga berharap humas Polri diberi sanksi atas komentarnya yang berspekulasi bahwa pihak yang mendukung diungkapnya kasus Siyono sebagai pro terhadap teroris."Apa sanksi komandan densus 88 terhadap kesalahan ini. Apa sanksi bagi Humas Polri yang omongannya yang menganggap seseorang atau lembaga yang mencoba-mencoba mengungkap kasus ini sebagai pendukung teroris, karena ingin melakukan investigasi ini," ungkapnya.Menurut Desmond, pihak kepolisian harus segera melakukan evaluasi internal. Sebab menurutnya aparat penegak hukum harus memikirkan pula bagaimana perasaan keluarga korban. Bukan malah menyogoknya dengan dua gepok uang yang masing-masing tingginya 10 cm agar kasusnya tak diungkap."Kalau betul uang itu untuk keluarga Siyono, berarti polisi hanya menghargai manusia dengan uang ini cermin kebijakan kepolisian. Hidup mati seseorang ukurannya dengan uang ini, ada sesuatu yang tidak benar dengan pimpinan kepolisian zaman sekarang," pungkasnya.

Copot jenderal polisi

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan dianggap mengucapkan sebuah pernyataan yang tak semestinya sebagai seorang jenderal. Bahkan, Anton dinilai layak dipecat karena ucapannya yang menyebut pembela teroris sama saja sebagai teroris.Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy mendesak agar Anton dipecat dari kepolisian. Menurut dia, bahasa yang digunakan Anton sudah sangat fatal sebagai seorang jenderal bintang dua."Kalau omongan Kadiv Humas itu layaknya dipecat. Enggak pantas ngomong menyatakan itu. Ini enggak punya kosakata yang bagus. Bintang dua lagi. Cara berbahasanya ke publik sudah salah. Apalagi calon Kapolda," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).Politikus PKS ini menyayangkan pihak Polri dan Densus 88 yang terlalu jauh berspekulasi dalam kasus kematian Siyono. Siyono dianggap jaringan teroris tapi belum ada pembuktian di pengadilan. Bahkan tewas setelah ditangkap Densus 88 dengan hasil autopsi terjadi sejumlah tindak kekerasan terhadap Siyono."Kami antiteroris, tapi kami ingin penegakan hukum teroris berjalan dengan baik. Jangan sampai yang dibunuh lebih banyak daripada yang diadili," tuturnya.Sedangkan, Anggota Komisi III DPR Didik Mukriyanto menyayangkan pihak aparat justru menciptakan ketakutan terhadap pengungkapan kasus ini. Menurutnya, banyak pihak yang ditekan secara moral."Seharusnya kita semuanya dan negara mampu dan hadir dalam membina masyarakat kita. Ini terkait dengan bahwa kalau memang teroris terjadi, bagaimana upaya deradakalisasi. Deradikalisasi ini penting bukan hanya memunculkan rasa takut, bukan hanya memunculkan preasure. Bukan deradakalisasi menimbulkan rasa takut tapi membangkitkan kesadaran seseorang," terangnya.Seperti diketahui, dalam sebuah wawancara tentang perkembangan kasus Siyono. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan menyebut bahwa Siyono adalah panglima sekaligus komandan perekrut kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Oleh sebab itu, dia menganggap yang membela Siyono sama dengan teroris."Yang bersangkutan SY sebagai perakit pembuat senjata dan dia punya keahlian khusus tentang masalah itu. JI punya bungker pernah diekspos tahun 2014," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/3).Atas sejumlah kasus yang membelit Siyono, Anton menegaskan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Jenderal bintang dua ini menyebut Siyono sebagai pentolan kelompok teroris JI."Yang meninggal pentolan kelompok teroris. Barang siapa yang membela artinya membela teroris," tegas dia.

Wacanakan bentuk Panja

Komisi III DPR geram atas kinerja Densus 88 dan Polri yang terkesan menutupi kasus meninggalnya terduga teroris Siyono sebelum diadili. Maka dari itu, Komisi III DPR berencana akan membentuk Panja penanganan kasus Siyono. Agar bisa fokus mengungkap siapa saja pihak Densus yang membunuhnya."Apakah tidak ada langkah penegakan hukum yang lain, apakah kita pansuskan masalah ini, apa kita panjakan," kata Anggota Komisi III Habib Aboe Bakar Al Habsy di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).Politikus PKS tersebut berjanji jika dalam Panja Densus tetap enggan membongkar kasus itu, maka DPR tak akan menyetujui anggaran untuk Densus. "Kita tidak bantu anggaran densus kalau tidak selesai, biar jelas gitu lho. Kalau polisi sudah bicarakan clear, ya kita bicarakan sama-sama," tuturnya.Hal serupa juga diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Menurut Desmond, jika Kapolri tak kunjung memberikan penjelasan yang transparan terkait kasus ini, komisi III akan segera bentuk Panja tuntaskan kasus Siyono."Catatan apakah bentuk panja untuk tindaklanjuti, termasuk apakah jawaban Kapolri memuaskan atau tidak, kalau apa yang dipaparkan polisi berbeda dengan kawan ini, maka bentuk Panja mencari kebenaran," ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.Ditemui secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan, bahwa Panja nanti akan dibahas di pleno komisi III DPR. Akan dipertimbangkan akan dibentuk Panja khusus kasus Siyono atau dijadikan satu dengan Panja penegakan hukum yang sudah ada."Urgensinya kalau enggak Panja kita bahas di RDP, RDP kan spektrumnya panjang, pasti porsinya sangat sedikit. Tapi kalau Panja, kita cuma bahas kasus Siyono dan lain terkait dengan Densus," ujar Politikus PPP itu. (mdk/gil)