DPR Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Daerah yang Vaksin Dosis Pertama Belum 70%

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70 persen target sasaran meski vaksinasi booster sudah dimulai. Dia berharap, target vaksinasi dosis lengkap tidak dilupakan pemerintah.

"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat. Apalagi sampai pekan ini masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru 56,04 persen," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (13/1).

"Pemerintah juga harus memastikan apakah cakupan vaksinasi ini sudah merata di daerah? Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat" tambahnya.

Netty juga menyoroti masih adanya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen. Seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat dan Papua.

"Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi," ujarnya.

Netty juga mengaku setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurut Netty, vaksinasi merupakan game changer untuk melawan Pandemi Covid-19 terlepas berapapun dosis yang diberikan.

"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman Pandemi Covid-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut" katanya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster. Dia juga berharap data di aplikasi PeduliLindungi tidak bermasalah.

"Banyak kombinasi serta jenis vaksin yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus dipastikan aman, termasuk cold storage-nya agar sampai ke daerah dengan maksimal. Data di aplikasi Pedulilindungi apakah sudah dibenahi? Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi pedulilindungi bermasalah," tuturnya.

"Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi pedulilindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis," pungkasnya.