DPR kirim nota protes ke Jokowi, Setnov ingin ke Turkey & Arab Saudi

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan surat keberatan atas pencekalan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akibat namanya terseret dalam kasus e-KTP. Permintaan ini lantaran Setya Novanto bakal melakukan pertemuan di luar negeri.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah. "Tadi kita sudah kirim, usai Ashar tadi langsung dibawa oleh Sekjen DPR kepada Presiden ke Setneg. Ada dua surat yang kita kirim, surat pertama adalah nota protes, yang kedua adalah permintaan rapat konsultasi antara pimpinan dpr dengan presiden untuk membahas masalah ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Fahri mengatakan bahwa penegak hukum manapun tidak boleh mencekal selama masa penyidikan. "Ada undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas mengatakan penegak hukum yang manapun termasuk KPK tidak boleh dia mencekal pada saat masa penyelidikan. Itu melanggar HAM, hormati dong UUD hormati dong keputusan MK," ujarnya.

Apalagi, kata Fahri, tanggal 21 April 2017 nanti Setya Novanto nakal lakukan pertemuan dengan ketua parlemen di Turki dengan beberapa negara lainnya. Sedangkan pada tanggal 29 April 2017, Setya juga berencana melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk melanjutkan kunjungan Raja Salaman.

"Ada pertemuan MICTA di Turki pertemuan ketua parlement di negara-negara industri di antaranya Meksiko, Indonesia, Turki, Australia, Korea Selatan kalo gak salah, harus ketua yang datang kalau MICTA," terang Fahri.

"Ini kita juga lagi urus yang Saudi karena melanjutkan kunjungan Raja Salman itu. Itu juga sedang menunggu jawaban. Belum ada jawaban resminya karena ini sudah proses jalan, sudah ada omongan dengan dubes sudah dilakukan jadi kita harus bersiap-siap," tambahnya.

Mengenai pengiriman surat, DPR ternyata belum mengirimkan surat tersebut. Padahal rencananya surat bakal dikirim hari ini. Hal itu diungkapkan Sekjen DPR Achmad Djuned. Dia berdalih penundaan pengiriman tersebut lantaran surat buat Presiden Joko Widodo belum rampung. Pihaknya masih menyiapkan nota tersebut. "Ya kalau sudah selesai akan kita kirimkan inikan belum selesai suratnya," terang Djuned.