DPR: KPK Tak Tepat Undang Pansel, yang Bisa Hanya Presiden Jokowi

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai undangan KPK kepada Pansel Capim terkait rekam jejak 20 peserta lolos uji publik tidak tepat. Menurutnya, pihak yang bisa mengundang Pansel hanyalah Presiden.

"Dari sisi tata krama kelembagaan tidak tepat KPK mengundang Pansel untuk datang ke KPK. Yang bisa mengundang Pansel itu hanya Presiden yang membentuknya," kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di Jakarta, Jumat (30/8).

Bahkan, kata Arsul, DPR saja yang punya kewenangan konstitusional pengawasan tidak pada tempatnya jika mengundang Pansel yang masih bekerja.

"DPR baru pas mengundang Pansel setelah Presiden menyerahkan 10 nama kepada DPR. Itu pun sekadar untuk mendapatkan informasi tentang proses seleksi," ujar Sekjen PPP ini.

Dia menyebut yang pas adalah bila pimpinan KPK meminta waktu bertemu kepada Pansel di Sekretariat Pansel atau tempat yang disebutkan oleh Pansel.

"Jadi kalau KPK masih mau kasih masukan mestinya KPK minta waktu ketemu Pansel, bukan terbalik mengundang Panselnya," tegasnya.

"Janganlah karena sering mendapat sebutan sebagai superbody dan atas nama menjaga KPK ke depan, maka kemudian etika kelembagaannya tidak diterapkan," ujarnya.

Oleh karenanya, Arsul menyarankan, agar Pansel membalas undangan KPK dengan mempersilakan Agus Rahardjo cs untuk datang ke Pansel jika ada yang hendak disampaikan.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih memastikan, tidak dapat menghadiri undangan KPK untuk mendalami rekam jejak para capim yang rencananya digelar Jumat (30/8). Sebab, Pansel sedang fokus menyelesaikan tahapan seleksi dengan waktu yang terbatas.

Pansel sebenarnya sudah pernah mendatangi KPK pada 12 Juni 2019 dan sejumlah lembaga lainnya dalam rangka meminta masukan. Namun ketika Yenti yang datang bersama anggota Pansel Marcus Priyo saat itu, KPK tidak membahas soal bukti rekam jejak.

Soal kritik terhadap kinerja Pansel Capim KPK, Wapres Jusuf Kalla (JK) membela lembaga yang dibentuk Presiden tersebut. Menurut JK, Pansel sudah bekerja transparan, sehingga tidak perlu mengikuti semua pendapat, termasuk dari LSM, agar seleksi Capim KPK cepat bisa diselesaikan.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini