DPR Kritik Pemerintah Impor Vaksin Belum Terbukti Efektif Tapi Sudah Diiklankan

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti komersialisasi vaksin oleh beberapa rumah sakit yang telah membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19. Netty mempertanyakan bagaimana pemerintah mengatur tata kelola vaksin.

"Tingkat keampuhan, kebermanfaatan dan kehalalannya belum bisa dibuktikan. Kenapa sudah diiklankan? Bagaimana pemerintah mengatur ini?" ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (15/12).

Netty meminta pemerintah menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam penggunaan vaksin. Pemerintah perlu transparan membuka kebijakan vaksin Covid-19 ke masyarakat. Apakah itu program vaksin gratis atau vaksin berbayar.

"Ini soal bagaimana marketing policy-nya. Jangan sampai pemerintah menganggap bahwa mereka memiliki otoritas mengadakan vaksin lalu mengabaikan begitu saja partisipasi dari rakyat. Harus jelas, clear dan transparan kepada publik. Mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri, ada yang gratis dan ada yang berbayar, berapa harga yang akan dipungut dari masyarakat, berapa harga beli vaksin, bagaimana keamanannya, kapan program vaksinasi dilakukan?" kata Netty.

Politikus PKS ini meminta pemerintah belajar pengalaman sebelumnya. Komunikasi buruk, kurang tepat dan tidak sinkron malah membuat kegaduhan di publik.

"Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran informasi soal vaksin," kata Netty.

Ia juga mempertanyakan nasib 1,2 juta vaksin yang sudah datang. Tetapi belum mendapatkan izin BPOM. Netty mempertanyakan bagaimana tindakan pemerintah jika hasil uji klinis ternyata tidak memadai.

"BPOM belum mengeluarkan Izin penggunaan darurat, tapi 1.2 juta vaksin sudah didatangkan ke tanah air. Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?" kata Netty.

Alasan Impor Vaksin Sinovac

Juru Bicara vaksin Covid-19 Bambang Heriyanto menjelaskan alasan pemerintah mendatangkan vaksin Sinovac dari Cina lebih dahulu. Aman dan cepat sebagai alasannya.

Bambang mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan supaya mendatangkan vaksin berdasarkan prinsip aman, cepat dan mandiri.

"Jadi tadi karena Sinovac tercepat, terdepan juga termasuk sudah masuk dalam (uji klinis) fase III, sekarang beberapa juga sudah kelihatan juga ada Pfizer, moderna, dan insya allah Sinovac juga. Cuma dalam satu kelompok itu Sinovac yang terdepan,"kata Bambang kepada wartawan, Senin (14/12).

Dari ratusan penelitian terhadap vaksin Covid-19, ada 10 pengembang yang terdepan dalam penelitian Vaksin Covid-19. Salah satunya adalah Sinovac. Namun, dibanding pengembang yang lain, vaksin Sinovac dinilai paling cepat.

Vaksin Sinovac ini juga tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Sehingga dipercaya vaksin Sinovac paling terdepan dibanding vaksin dari pengembang lainnya.

"Ada namanya soft list ya, ada sekitar 10 pengembang yang sudah terdepan dalam mengembangkan vaksin Covid-19, salah satunya Sinovac. Ada juga di situ Pfizier, Sinopharm, ada Moderna. Kita melihat Sinovac ini termasuk yang cepat," katanya.

Selain itu, alasan lainnya adalah kompetensi teknologi pengembangan vaksin. Sinovac memiliki kesamaan kompetensi platform inactivated dengan Bio Farma. Sehingga diharapkan akan ada transfer teknologi agar Indonesia bisa mengembangkan vaksin secara mandiri.

"Artinya kalau terjadi di situ ada transfer teknologi kita menuju ke arah mandiri, seperti yang dikatakan pak Jokowi harus cepat, aman dan mandiri. Artinya kan kita nanti suatu saat kita bisa buat vaksin sendiri," jelas Bambang yang juga juru bicara Bio Farma ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun ini 15 juta vaksin dalam bentuk bahan mentah juga akan tiba. Sementara tahun depan ada 1,8 juta vaksin dalam bentuk jadi.

"Kita berharap emergency use authorization sudah dapat diterbitkan BPOM," ujar Menko Airlangga dalam Bisnis Indonesia Award 2020, Senin (14/12).

Airlangga menjelaskan, saat ini BPOM masih menunggu sejumlah data dari Sinovac sebagai penyuplai vaksin. Selain itu juga menunggu hasil uji klinis dari Bandung dan Brasil.

"Dengan data yang ada secara saintifik, dari BPOM bisa keluarkan emergency use authorization. Pelaksanaan ini kita dorong untuk membangkitkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat tidak hanya terhadap konsumsi tapi juga berkegiatan sehari-hari,” kata Menko.

Dalam hematnya, kepercayaan publik ini berdampak pada pemulihan ekonomi. Sebab, krisis kesehatan ini membuat laju pertumbuhan ekonomi terpukul. Pada triwulan II-2020, produk domestik bruto Indonesia tercatat minus 5,32 persen, dan mulai membaik pada kuartal III-2020 yakni minus 3,49 persen.

Analisa Pakar Kesehatan Alasan Pemerintah Datangkan 1,2 Juta Vaksin Sinovac

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, mengatakan ada dua kemungkinan alasan pemerintah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Pertama, karena Sinovac sudah membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah.

"Namanya juga orang kalau sudah nyambung komunikasi lebih mudah saja. Tetapi kalau kita lihat dari clinical trial kemudian kaitan dengan cita-cita vaksinasi itu sendiri memang banyak belum tuntas," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/12).

Kedua, pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa telah berupaya menangani pandemi Covid-19. Pemerintah kemudian berusaha mendatangkan vaksin Sinovac secara bertahap meskipun tidak bisa langsung digunakan karena efektivitasnya belum diuji.

"Pemerintah meyakinkan bahwa pemerintah berupaya, berusaha sehingga vaksin ini ada dan terparkir di Indonesia. Walaupun dengan segala macam situasinya, vaksin 1,2 juta bukan vaksin yang diuji cobakan di Indonesia. Paling tidak sudah ada," jelasnya.

Lantaran efektivitas vaksin Sinovac belum diketahui, Hermawan meminta masyarakat tetap fokus menerapkan protokol kesehatan. Yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

"Jadi ini intinya di satu sisi kita apresiasi tetapi secara umum vaksin ini harapan kita semua tapi bukan sebuah kenyataan atau belum menjadi kenyataan saat ini. Jadi masyarakat tidak perlu terjebak atau terlena atau menjadi cuek dengan harapan vaksin," tandasnya.

Pemerintah sendiri tengah melakukan pengujian vaksin Sinovac. Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi telah mengalokasikan 568 botol atau vial vaksin Covid-19 Sinovac untuk dilakukan pengujian mutu bersama-sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Total vaksin yang kami terima pada Minggu (6/12) sebanyak 1.200.568 vial, di mana sebanyak 568 vial akan dialokasikan untuk dilakukan pengujian mutu yang akan dilakukan bersama oleh Bio Farma maupun BPOM," ujar Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa 8/12).

Setelah pengujian dilakukan, BPOM akan mengeluarkan emergency use of authorization (EUA). EUA menunjukkan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru bisa dimulai.