DPR langsung kebut bahas pencalonan BG jadi calon Kepala BIN
Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah menyampaikan surat penunjukan dari Presiden Joko Widodo terhadap Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ke DPR, pagi ini. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan DPR secepatnya akan menindaklanjuti surat pergantian Kepala BIN tersebut.
Setelah surat diterima, Ade menjelaskan pimpinan DPR langsung menggelar rapat pimpinan.
"Setelah Pak Mensesneg kembali kita akan langsung rapim untuk menentukan jadwal untuk menindaklanjuti surat ini sesuai dengan peraturan perundangan," kata Ade di Gedung DPR, Jumat (2/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Ade menjelaskan pembahasan lebih jauh terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN tersebut akan dibahas dengan pimpinan fraksi pada Senin depan.
"Rencananya kami akan menindaklanjuti pekan depan tetapi tentu nanti kita akan rapat dulu dengan fraksi-fraksi pada hari Senin kita akan tentukan saat rapat pimpinan," ujarnya.
"Tentu kita tidak ingin segala sesuatu ditunda-tunda. Surat Presiden akan kita tindaklanjuti segera," sambungnya.
Setelah menggelar rapat pimpinan tersebut, Akom menjelaskan akan langsung meminta Komisi I DPR selaku mitra kerja untuk menentukan kapan jadwal rangkaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap bekas ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Kemudian kita tugaskan Komisi I dan tugaskan juga Komisi I kapan harus uji kelayakan dan kita akan tentukan juga jadwal pengambilan keputusan pada sidang paripurna," tukasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaHerindra sudah tiba sejak pukul 11.00 Wib. Dia didampingi sejumlah pimpinan DPR menuju Komisi I.
Baca SelengkapnyaSurat rekomendasi itu sudah diserahkan sebelum rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP ke-V digelar.
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPuan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca SelengkapnyaBesok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca SelengkapnyaRapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10)
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca Selengkapnya