DPR marah hadapi prostitusi anak pemerintah hanya imbau-imbau saja

Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017.

Dalam rapat ini, Menteri Yohanna mendapat kritikan keras. Salah satunya dalam rangka mengantisipasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Anggota Komisi VIII DPR, Kuswiyanto naik pitam saat mengomentari paparan Menteri Yohanna.

Kuswiyanto mengatakan, program untuk menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak sangat tidak realistis. Salah satu contoh terbaru yakni terungkapnya kasus prostitusi anak di bawah umur yang dijual ke kaum gay oleh muncikari, AR di Puncak, Bogor.

"Ini bukan mengakhiri, tapi kasus semakin banyak, dan seperti fenomena gunung es," kata Kuswiyanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Menurutnya, dalam kasus ini, Menteri Yohanna hanya mengeluarkan imbauan tanpa ada langkah konkret. Politisi PAN ini kesal karena Menteri Yohanna tidak bergerak cepat menangani kasus prostitusi yang baru diungkap Mabes Polri itu.

"Imbau, imbau, Pemerintah kok imbau, imbau, harusnya action, bukan imbau, karena kejahatan sudah di depan kita," tambahnya kesal.

Tak hanya sampai di situ, Kuswiyanto meminta Menteri Yohanna lebih realistis dan mengganti kata 'mengakhiri' dalam rancangan kerja menjadi 'mengurangi'. Secara tegas, dia mengaku tak puas dengan kinerja pemerintah dalam melindungi anak-anak dari jeratan muncikari.

"Lebih realistis, kan aneh kemarin bilang akhiri tapi ternyata tidak, jadi hal luar biasa apalagi dengan anggaran yang cenderung turun," tegas dia.

Apalagi, dalam draf rancangan kerja Menteri Yohanna tidak disebutkan langkah penyelesaian yang konkret, termasuk kepada korban kejahatan seksual.

"Penyelesaian ke korban belum ada, korban yang banyak itu mau diapakan? Kalau pelaku selesai, pidana, itu selesai, itu ranah polisi bukan ranah ibu," tutupnya. (mdk/rnd)