DPR minta Agus Rahardjo bicara dengan Jokowi bukan ke publik
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyayangkan ancaman mundur Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo jika Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK tetap jadi direvisi. Menurut dia, Agus sebaiknya tak mengeluarkan pernyataan sebelum mendengar sikap Presiden Jokowi.
"Lebih baik Ketua KPK tidak usah ikut manggung. Sebagai pejabat negara dan pimpinan lembaga penegak hukum, bicara dengan Presiden dan DPR selaku legislator dan co-legislator," ketusnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/2).
Politisi PPP ini mengaku heran dengan sikap Agus yang lebih mau berbicara di depan publik ketimbang hadir dalam rapat bersama di DPR. Menurut dia, sikap tegas Agus harus sampaikan dalam rapat terbuka dengan DPR.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
"Karena di sanalah forum bagi pejabat negara, penegak hukum. Paling tidak jangan hanya bicara di panggung publik, namun tidak mau bicara di DPR," sesalnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengancam bakal mundur dari jabatannya apabila UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang lembaga antirasuah yang kini dipimpinnya direvisi.
"Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau revisi ini tetap dilakukan. Saya yang pertama akan mengundurkan diri," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi' di gedung Muhammadiyah, Menteng Jakarta, Minggu (21/2/2016). (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak akan mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaAHY lantas mengatakan mengenai kata-kata Presiden Jokowi kepadanya, sebelum menerima jabatan sebagai menteri ATR.
Baca SelengkapnyaPidato Ganjar Pranowo saat pengundian nomor urut di KPU RI untuk menyuarakan suara rakyat
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaKetum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal blak-blakan soal Capres Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya