Follow
DPR minta alutsista sesuai kebutuhan agar tak cuma jadi pajangan
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI AU Agus Supriatna membutuhkan minimal empat pesawat untuk mengawasi wilayah laut Indonesia. TNI AU membutuhkan satu skuadron pesawat yang berjumlah 12 hingga 16 alutsista udara.
Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mendukung pengadaan pesawat tipe Amfibi jika memang dibutuhkan TNI AU untuk memaksimalkan peran dan tugasnya.
"Kalau itu bukan dari user (TNI), komisi akan tanya untuk apa. Karena tentara itu dilengkapi untuk melengkapi tugasnya," kata Supiadin, di Klub Eksekutif Persada Halim PerdanaKusuma Jakarta Timur, Senin (25/4).
-
Kenapa TNI AU membutuhkan pesawat nirawak? 'Mohon doa restunya angkatan udara menjadi angkatan udara yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan situasi nasional, regional, maupun global,' kata Tonny Harjono seperti dilansir dari Antara.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
-
Siapa yang memberikan dukungan anggaran untuk TNI AU? Dia menyadari bahwa berbagai kegiatan TNI AU, termasuk dalam pengadaan alutsista amat dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran.'Kami juga berterima kasih kepada bapak Menhan (Prabowo Subiyanto) yang sudah melengkapi angkatan udara dengan berbagai alutsista,' ujar Tonny.
-
Kenapa alutsista TNI AU penting? Sesuai amanat Presiden pertama Indonesia, Soekarno.'Kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern,' demikian pesan bung Karno, saat pidato Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-9, tahun 1955.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana TNI AU modernisasi alutsista? Tiga tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk modernisasi alutsista dalam negeri.
Supiadin menegaskan, pengadaan alutsista harus sesuai kebutuhan untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia. "Jadi kalau alutsista yang diberikan tidak memperlancar kebutuhan tugasnya, ya sulit. Bisa-bisa alat itu hanya jadi aksesoris di satuan itu," kata dia.
Sebagai bentuk dukungan, DPR akan menggelar rapat bersama panglima TNI, Kementerian Pertahanan, serta para kepala staf angkatan.
"Kita ada raker dulu dengan panglima TNI, Kemhan, dengan para kepala staf angkatan. Dari Raker itu kita bahas. Kalau berdasarkan pertimbangan itu dibutuhkan ya kita dukung, nanti kita usulkan ke badan anggaran," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta agar pesawat tersebut digunakan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas kepolisian.
Baca Selengkapnya
Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
Baca Selengkapnya
pembicaraan itu berlangsung di sela-sela rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8)
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan, beli alutsista hanya untuk memperkokoh pertahanan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga akan kedatangan 42 unit pesawat tempur Rafale secara bertahap sekaligus merencanakan modernisasi radar.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar belanja alutsista bisa lebih bijak.
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan pembelian alutsista TNI harus dilakukan dengan bijak.
Baca Selengkapnya
Awalnya, target minimum essential force (MEF) ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024, namun direvisi menjadi 70 persen.
Baca Selengkapnya
TNI melakukan terobosan untuk menghadapi ancaman perang di masa depan. Salah satunya melibatkan unsur siber dan drone
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca Selengkapnya
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis.
Baca Selengkapnya