DPR minta anggaran bangun kapal selam tak mandek di Kemenhan

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi I DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur kapal selam nasional yang rencananya akan dilakukan di galangan kapal PT PAL Indonesia, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan dorongan itu diperuntukkan ke Kementerian Pertahanan agar tidak terjadi kemandekan anggaran untuk pembangunan tersebut.

"Kita ke sini karena PT PAL sedang menggarap beberapa infrastruktur alutsista kita, terutama kapal permukaan laut maupun kapal selam dan kita telah mendengar adanya permasalahan anggaran," ucap Hanafi yang menjadi juru bicara saat kunjungan ke PT PAL Indonesia bersama 17 anggota Komisi I di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/9).

Seperti dilansir Antara, Hanafi menerangkan, kunjungan itu sengaja dilakukan untuk melihat proses perencanaan lanjutan dengan mengevaluasi kerja sama yang dilakukan PT PAL Indonesia bersama Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam ini.

Orang lain juga bertanya?

"Salah satu yang menjadi pembahasan dalam kunjungan ini, bagaimana PT PAL, Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI bisa sinkron atau sesuai dengan visi misi presiden yang ingin menjadikan negara ini sebagai poros maritim," ucapnya.

Terkait dengan Korea Selatan, Hanafi meminta agar PT PAL Indonesia mengevaluasi kembali pola kerja sama yang dilakukan dalam hal modernisasi kapal selam, sehingga kerja sama yang telah lama dibina tidak terkendala masalah teknis.

"Kita minta klarifikasi dan evaluasi terkait update terbaru kerja sama dengan Korea Selatan, yakni terkait bagaimana proses modernisasi kapal selam yang selama ini terjalin," tukasnya.

Sebelumnya, PT PAL mengajukan anggaran melalui Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembangunan tiga unit kapal selam, ditambah beberapa infrastruktur lainnya.

Terkait hal itu, Hanafi menjelaskan selain penggunaan PNM ada cara lain yang bisa dijadikan sebagai modal anggaran pembangunan infrastruktur tersebut, seperti melalui kredit ekspor atau instrumen pembayaran lain.

"Kalau dengan PNM harus jelas laporan, dan masih banyak alternatif pembiayaan lainnya. Sebab dua bulan ke depan kita masih membahas masalah anggaran untuk tahun depan. Oleh karena itu, saat ini harus ada kepastian dulu dan jangan sampai masalah anggaran mengorbankan apa yang sudah berjalan," tuturnya.

(mdk/rhm)