DPR minta Kakorlantas koreksi praktik tilang di Cirebon

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menanggapi kabar yang menyebut jika Cirebon menjadi kota tilang. Menurutnya harus ada penegasan dari aparat setempat untuk menindak bawahannya yang menilang banyak warga Cirebon atas dasar alasan yang konyol.

"Saya kira kalau itu benar terjadi maka Kakorlantas itu harus mengoreksi praktik tilang seperti itu. Saya kira itu mereka harus diberi pencerahan lagi oleh atasannya," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/2).

Menurut Politikus PPP kubu Romahurmuziy (Romi) ini, aparat kepolisian seharusnya tak sembarangan dalam melakukan penilangan. Sebab menurutnya penilangan terhadap pengendara yang melanggar aturan di jalan tidak semata-mata untuk mencari pendapatan negara bukan pajak dari para pengendara.

"Jadi pada proses penindakan pelanggaran di jalan, itu juga harus ada unsur edukasi. Jadi hal-hal yang tidak signifikan mestinya tidak ditilang. Kecuali ngebut, membawa kendaraan dengan membahayakan orang lain. Bahwa proses penilangan itu bukan semata-mata untuk mencari pendapatan negara bukan pajak. Tetapi untuk memberikan edukasi juga," ujarnya.

Menurutnya salah satu tindakan konyol itu menilang pengendara yang membawa tas dengan berat 4 kg. Padahal hukuman atas hal tersebut bisa diringankan dengan menambah menasehati pengendara.

"Tapi kalau membawa tas kelebihan itu, ya diminta saja anda turunkan atau jangan ulangi lagi. Itu saja," pungkasnya. (mdk/rhm)