DPR Minta Kapolri Bentuk Satgas Usut Kasus Teror di Rumah Pimpinan KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus teror bom di kediaman pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dan Laode M Syarief. Sebab, kata dia, teror ini bersifat masif.
"Saya meminta agar Kapolri segera turun tangan untuk membentuk Satgas Khusus terkait kasus ini. Satgas ini harus bertugas dan bertanggung jawab sekalian dengan investigasi kasus Novel Bawesdan," kata Erma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1).
Erma mengatakan, satgas khusus itu sebaiknya juga dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto. Hal itu dilakukan agar pelaku teror bisa segera tertangkap.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
"Saya minta agar dipimpin langsung oleh Wakapolri ini harus bisa mengungkap siapa pelaku dan aktor utama di balik peristiwa ini. Saya percaya Polri punya semua sumber daya untuk mengungkapnya," ungkapnya.
Komisi III, lanjut dia, juga akan memantau serius kasus teror bom ini. Pasalnya, teror terhadap aparat penegak hukum yang sedang menjalankab tugas, tidak bisa dibiarkan.
"Saya percaya Polri punya semua sumber daya untuk mengungkapnya. Tinggal kemauan saja," ucapnya.
Sementara itu, Anggota komisi 3 DPR Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengutuk aksi teror bom kepada rumah pimpinan KPK tersebut. Kejadian ini mengingatkan pada kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
"Saya mengutuk keras dan menyayangkan adanya teror kepada pimpinan KPK yang telah bekerja dengan baik selama ini. Setelah Novel Baswedan kali ini pimpinan KPK, ada apa ini? Teror ini tidak dapat dibenarkan atas dasar alasan apapun," ucapnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat ini pun meminta pihak kepolisian segera bekerja dengan serius untuk mengungkap peristiwa teror yang terjadi.
"Saya mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius mengungkap secara tuntas. Tidak boleh kita biarkan teror terhadap pemberantasan korupsi. Tindak tegas para pelaku peristiwa teror bom tersebut tanpa ragu-ragu. Dengan adanya barang bukti yang ditemukan, mari kita percayakan kepada pihak kepolisian," katanya.
Sebelumnya, Polisi menyelidiki aksi teror yang terjadi di rumah kedua pimpinan KPK yakni Agus Raharjo dan Laode Syarif. Rumah Agus yang berlokasi di Bekasi ditemukan benda mencurigakan berupa paralon. Sedangkan, rumah Laode di Kalibata Jakarta Selatan ditemukan pecahan botol dan bekas asap api.
"Beberapa barbuk diketemukan berupa pecahan botol sedang dianalisa kemudian ada bekas asap api sedang dianalisa," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (9/1).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indikasi itu karena diduga kematian Sempurna terkait berita praktik judi diduga dibeking anggota TNI tapi yang bersangkutan belum pernah dipanggil.
Baca SelengkapnyaTerkait dugaan keterlibatan anggota TNI, KSP juga belum bisa berkomentar lebih jauh.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaListyo Sigit Prabowo memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dan Irwasum Komjen Dedi Prasetyo untuk ikut turun menangani perkara polisi tembak polisi
Baca SelengkapnyaTerlihat, AKP Dadang tidak diborgol dan dikawal seperti pejabat
Baca SelengkapnyaMenurut Yusri, proses penyelidikan itu sebagaimana laporan dari pihak keluarga soal dugaan tersebut yang telah diterima Pomdam I/Bukit Barisan (BB).
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaSigit juga memerintahkan agar memberikan hukuman yang berat terhadap Dadang karena dianggap telah mencederai institusi Bhayangkara.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaKeluarga korban menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus tersebut dan mendorong Komnas HAM untuk terlibat melakukan penyelidikan.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca Selengkapnya