DPR Minta Kapolri Tingkatkan Keamanan Pasca Rumah Pimpinan KPK Diteror
Merdeka.com - Rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dan Laode M Syarief diteror benda diduga bom. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas aksi teror tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan kasus ini akan jadi perhatian bagi DPR. Pun meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meningkatkan sistem keamanan yang ada.
"Ini akan jadi atensi kita. Meminta agar Kapolri melakukan peningkatan pengamanan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
Menurut Arsul Polri sudah mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan kemanan jelang Pemilu 2019. Tidak hanya pada KPK tetapi pada semua pihak atau lembaga yang lebih vokal.
"Tetapi siapapun orang yang vokal, itu harus diberikan pengamanan juga. Termasuk yang katakanlah berada di kubu Prabowo-Sandi," ungkapnya.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tidak mau menduga-duga apapun terkait dengan kasus yang menimpa dua pimpinan lembaga antirasuah itu. Ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan Polisi.
"Berbagai kemungkinan itu kan banyak. Ada yang memang ingin menciptakan isu atau mengalihkan isu, nanti kita lihat," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Polisi menyelidiki aksi teror yang terjadi di rumah kedua pimpinan KPK yakni Agus Raharjo dan Laode Syarif. Rumah Agus yang berlokasi di Bekasi ditemukan benda mencurigakan berupa paralon. Sedangkan, rumah Laode di Kalibata Jakarta Selatan ditemukan pecahan botol dan bekas asap api.
"Beberapa barbuk diketemukan berupa pecahan botol sedang dianalisa kemudian ada bekas asap api sedang dianalisa," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (9/1).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan soal permintaan pemasangan CCTV di sejumlah kantor KPU oleh Polri di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaAKBP Andrian Pramudianto mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengamanan kendati pemungutan suara Pilpres dan Pileg telah selesai.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaFadil mengatakan kedatangan anggota polisi merupakan salah satu kegiatan Operasi Mantap Brata.
Baca SelengkapnyaKapolres menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel Polres Dumai pada hari yang krusial ini.
Baca SelengkapnyaSusatyo menyebut terdapat 3.457 personel gabungan guna mengamankan sidang tahunan MPR RI.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya