DPR Minta Kementerian Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima meminta kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19, kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal tersebut penting mengingat peran UMKM sebagai penyangga kekuatan perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut dikemukakan Aria Bima saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan, yang diinisiasi Bale Rakyat Aria Bima, di Sala View Hotel, Rabu (12/10).
"Karena kalau 97 persen angkatan kerja kita terserap di pelaku UMKM ini tidak tertangani dengan baik, maka penyumbang hampir 60 persen produk domestik bruto kita itu pasti akan terganggu," ujarnya.
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Apa peran DPR untuk UMKM? 'Kegiatan ini menjadi wujud sinergi kami di DPR bersama Pemerintah yang tiada pernah berhenti untuk menumbuhkan semangat berwirausaha maupun meningkatkan kapasitas produksi bagi pelaku UMKM.'
-
Bagaimana Kemnaker dorong perusahaan bantu UMKM? 'Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM,' ucapnya.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Kenapa DPR dorong UMKM masuk ke digital? Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),
"Maka bagaimana akselerasi berbagai kebijakan yang ada untuk memperkuat aspek UMKM ini yang terus saya lakukan untuk melakukan berbagai kegiatan mengumpulkan dan melakukan sosialisasi seperti hari ini, bersama BRI dan Pegadaian," imbuhnya.
Vice President Pegadaian Area Surakarta Suwarno mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
"Sebagai bentuk sinergi holding ini kan banyak segmen yang belum terlayani oleh lembaga keuangan baik itu perbankan maupun lembaga pembiayaan yang lain," katanya.
Dengan adanya holding ini, ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang belum bankable atau layak mengakses perbankan bisa memperoleh solusi.
"Kami hadir dengan layanan yang lengkap, dengan tarif modal yang murah juga. Pegadaian diberikan kepercayaan untuk menyalurkan KUR dengan skema syariah dengan batas pinjaman sampai dengan Rp10 juta," terangnya.
Untuk di wilayah Solo Raya menurutnya, ada sekitar 1.000 nasabah yang sudah memanfaatkan fasilitas KUR dari Pegadaian. Dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp8 miliar. Jumlah tersebut, lanjut dia, memang belum banyak. Pasalnya, program tersebut baru dikenalkan sekitar dua bulan lalu.
"Meski baru kita kenalkan dua bulan lalu dan baru Rp8 miliar yang tersalur, tetapi sampai akhir tahun ini target kami paling tidak sampai Rp30 miliar," jelasnya.
Dia menambahkan, untuk merealisasikan target tersebut pihaknya menambah jumlah petugas internal untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha yang ingin mengakses KUR.
Pimpinan Cabang BRI Solo Sudirman Suranta menyampaikan kesiapannya untuk mendampingi pelaku UMKM dengan program KUR dari pemerintah. Dengan KUR ini, lanjut dia, selain relaksasinya banyak, juga mudah diakses oleh pelaku UMKM.
"Total hampir Rp4 triliun kami lepas untuk KUR di wilayah Solo Raya. Target kami Rp4,5 triliun," jelasnya.
Sementara itu untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha, pihaknya juga menyelenggarakan beberapa pelatihan. Pelatihan tersebut menyasar ke sejumlah klaster, di antaranya klaster gitar dan sangkar burung.
"Secara otomatis kalau jadi nasabah BRI bisa jadi anggota Rumah BUMN, bisa pelatihan di sana dan menggunakan fasilitas di sana," terang dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk terus mendukung UMKM
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, misi utama bagi para anggota DPR terpilih yakni menyelamatkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Baca SelengkapnyaHIPMI menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisi.
Baca SelengkapnyaUMKM itu adalah masyarakat umum yang rata-rata berada di bawah dan menentukan hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaTak hanya nikel, pemerintah juga mendorong hilirisasi UMKM.
Baca Selengkapnya"Digitalisasi oleh UMKM membuka berbagai peluang bagi perluasan akses pasar," kata Menteri Budi
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan, kebangkitan ekonomi untuk para komunitas adalah salah satu prioritas yang penting dalam memajukan perekonomian suatu daerah
Baca SelengkapnyaStabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya