DPR minta kontrak Freeport buat sejahtera rakyat Papua

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe di ruangannya. Dalam pertemuan ini, salah satu yang dibahas adalah soal perpanjangan kontrak tambang emas Freeport di Papua.

Priyo tak masalah jika kontrak Freeport diperpanjang dengan Amerika Serikat. Namun dengan catatan dalam perjanjian tersebut, sebagian hasil tambang diperuntukkan bagi pembangunan di Papua.

"Karena kemarin kita dengar masalah Freeport keinginan dari daerah (masyarakat Papua) seperti itu," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2).

Dia pun mempertanyakan apa keuntungan yang diperoleh rakyat Papua jika pemerintah benar-benar memperpanjang kontrak Freeport.

"Kalau nanti pemerintah berencana memperpanjang, kira-kira untuk apa, apakah dapat saham berarti bagi pembangunan Papua," tegas dia.

Dia pun berharap, dalam kontrak Freeport yang baru nanti, bisa berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat Papua.

"Intinya Papua dapatkan bagian berarti bagi masyarakat Papua," pungkasnya.

Sampai saat ini Freeport terus melakukan lobi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Terakhir, CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson rajin menyambangi menteri-menteri terkait penerapan aturan-aturan ini. Mulai dari Menteri Perindustrian MS Hidayat , Menteri Keuangan Chatib Basri , Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan terakhir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Alasannya satu, perusahaan tambang terbesar di dunia itu keberatan dengan aturan main yang ada dalam UU tersebut. Mulai dari larangan ekspor bahan mentah hingga kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau yang lebih dikenal dengan smelter.

Tidak itu saja, peraturan menteri keuangan tentang bea keluar ekspor konsentrat sebesar 60 persen juga membuat bos Freeport pusing. Dia mengeluhkan biaya ekspor bahan konsentrat yang dinilai terlalu tinggi. (mdk/ian)