DPR Minta Menlu Tugaskan Dubes Awasi Pergerakan Benny Wenda di Luar Negeri

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Asril Hamzah Tanjung meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menugaskan duta besar mengawasi gerak-gerik tokoh separatis pembebasan Papua Barat Benny Wenda di negara perwakilan.

"Tolong minta perhatian dubes-dubes, kemarin kita ke Inggris ketemu Parlemen Inggris, tetapi menurut mereka Benny Wenda jangan terlalu banyak disebut-sebut nanti tambah besar," kata Asril dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara 2 DPR/MPR RI, Jakarta seperti dikutip Antara, Rabu (11/9).

Menurut dia, pemantauan oleh duta besar di negara perwakilan terhadap tokoh separatis dibutuhkan demi penegakan hukum di dalam negeri. Pasalnya, pemerintah Indonesia tak dapat berharap banyak dari informasi pihak lain.

"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)-nya Inggris juga terlalu teknis dan mereka tidak menangani masalah politik. Yang saya tangkap dari parlemen sana, Benny Wenda jangan terlalu disebut nanti besar, tetapi ini tak banyak disebut kok bisa besar," kata Asril.

Oleh karena itu, menurut Asril, bukan hanya duta besar yang perlu ditugaskan untuk memantau pergerakan Benny Wenda di luar negeri, namun atase pertahanan (athan) dari militer dan perwakilan Badan Intelijen Negara di luar negeri (perbinlu) juga harus memperhatikan aktivitas tokoh pembebasan Papua Barat itu.

"Maksud saya persentase (jumlah dan penempatan) athan dan perbinlu harus dikaji ulang. Ini saya cek, di Afrika Selatan ada (athan/perbinlu), tetapi di Pantai Gading mereka pindah-pindah," ujarnya.

Walaupun demikian, Retno tak langsung menyampaikan tanggapannya terhadap usulan Asril. Retno meminta ke pemimpin rapat, Hanafi Rais agar persoalan terkait Papua dibicarakan dalam forum tertutup.

Benny Wenda kembali menarik perhatian banyak pihak setelah kericuhan terjadi di beberapa kota di Papua dan Papua Barat pada akhir Agustus hingga awal September.

Benny Wenda tak lagi menjadi warga negara Indonesia. Sebab pada 2002, pemerintah Inggris memberi suaka politik kepada tokoh pembebasan Papua Barat itu. Walaupun demikian, dia masih aktif menuntut pemisahan Papua Barat dari NKRI dengan membangun aliansi bersama kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta menggalang kampanye 'Free West Papua' di dunia maya.