DPR Minta Pasukan Elit TNI & Polri Tumpas Pemberontak Papua, Urusan HAM Belakangan
Merdeka.com - Kelompok pemberontak yang melakukan pembunuhan di Papua harus ditindak tegas. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengutuk keras pembunuhan terhadap 19 pekerja Istaka Karya yang sedang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Dia meminta Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan kekuatan penuh untuk memburu kelompok pemberontak.
"DPR mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta saudara Panglima TNI dan saudara Kapolri untuk segera mengerahkan kekuatan yang ada khususnya pasukan elite yang ada di mereka untuk memburu para pelaku kekerasan dan kekejaman tersebut sampai ke akar-akarnya karena tidak boleh dianggap kecil," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengingatkan, pembunuhan di Papua ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab menyangkut keamanan negara.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
"Harus ditumpas sampai akar-akarnya, berapapun biayanya, cost yang harus kita tanggung, karena keamanan negara, rakyat kita, nomor satu. Demikian juga soal HAM saya pribadi mendorong itu ditindak tegas urusan HAM kita bicarakan kemudian," ungkapnya.
DPR segera memanggil Panglima TNI dan Kapolri. Hal itu dilakukan untuk meminta penjelasan lebih terkait apa yang akan dilakukan kedua instansi tersebut dalam mengatasi masalah di Papua.
Politikus Partai Golkar ini juga mengimbau adanya pengawasan di kawasan-kawasan proyek pemerintah. Dia juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tidak menghentikan proyek pembangunan infrastruktur.
"Iya itu sudah pasti, saya juga memberi apresiasi terhadap presiden yang tidak menghentikan pembangunan dan akan terus mengerjakan pembangunan jembatan jalan atau infrastruktur di Papua dengan bantuan pengamanan dari TNI Polri yang kita miliki," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaIbas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaKapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaTewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.
Baca Selengkapnya"Kasus ini sangat memprihatinkan, korban tewas sia-sia karena perilaku oknum yang brutal," kata Habiburokhman.
Baca SelengkapnyaAmnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaPanglima Agus mengatakan separatis Papua, semakin lama semakin berbahaya.
Baca Selengkapnya