DPR Minta Pemerintah Lakukan Kebijakan Extra Ordinary Terkait Pasokan Oksigen
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melakukan segala upaya untuk penyediaan oksigen guna penanganan pasien Covid-19. Dia mendorong alokasi oksigen saat ini dialihkan untuk kebutuhan medis baik di rumah sakit, klinik, puskesmas maupun di masyarakat.
“Pemerintah harus dorong swasta produsen dan distributor oksigen terlibat penuh dalam mendukung penyediaan oksigen untuk kebutuhan penanganan pasien Covid-19. Asosiasi pengusaha seperti APINDO, KADIN dan asosiasi produsen dan distributor gas dan oksigen harus diajak langsung untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini," katanya di Jakarta, Senin (5/7).
Jika perlu, kata dia, pemerintah membuat kebijakan agar rantai pasok oksigen sampai ke konsumen masyarakat lebih dipangkas. Tidak lagi melalui agen atau distributor kecil tetapi langsung dari distributor utama.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
"Lakukan semacam operasi pasokan langsung ke masyarakat dan faskes yang membutuhkan untuk penanganan pasien covid-19. Perlu kebijakan extra ordinary dalam situasi darurat seperti ini," jelasnya.
Kurniasih mengatakan, alokasi oksigen untuk industri harus dialokasikan untuk kepentingan medis dan kemanusiaan. Menurutnya, produsen oksigen harus prioritaskan produksinya sampai 90-100% untuk mendukung kebutuhan oksigen untuk medis.
"BUMN harus menjadi yang terdepan dalam situasi darurat oksigen ini," ucapnya.
Politikus PKS ini juga meminta pemerintah mengawasi kenaikan harga tabung oksigen dan perlengkapannya dan pengisian oksigen yang mulai tidak wajar.
"Saya mendapatkan informasi kalau harga sudah meningkat tidak wajar, sampai 500%. Harga tabung yang biasa 500 ribu melonjak sampai 2,5 juta," ujarnya.
Da meminta pemerintah mengerahkan TNI dan Polri untuk mengawasi kenaikan harga ini. Serta menindak spekulan yang menjual harga tabung maupun menetapkan harga pengisian oksigen jauh diatas harga wajar. "Fungsi pengawasan harga dan ketersediaan oksigen ini harus dilakukan juga dalam masa PPDB Darurat” ujarnya.
"Jangan sampai masyarakat yang sudah mendapat musibah akibat terpapar covid-19 mendapatkan masalah lagi karena kelangkaan dan mahalnya tabung oksigen," pungkas Kurniasih.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaHal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaAturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaProduk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca SelengkapnyaTernyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaDesakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.
Baca Selengkapnya