DPR minta pemerintah panggil & tegur pemilik SMK semi militer di Batam

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai praktik kekerasan di sekola ala militer di Batam, Kepulauan Riau menyimpang dari UU Sistem Pendidikan Nasional. Hetifah meminta pemerintah memanggil pemilik sekolah tersebut untuk diberi teguran agar mengubah sistem belajar.

"Ini sudah menyimpang kalau ada seperti itu. Jika perlu dipanggil yang punya itu diberi teguran diminta untuk mengubah kalau enggak ditutup saja sekolahnya," kata Hetifah saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/9).

Pemerintah, kata Hetifah, seharusnya memberikan pengawasan yang ketat terhadap sekolah-sekolah di Indonesia agar kegiatan belajar mengajar sesuai UU sistem pendidikan nasional.

Menurutnya, sekolah di Indonesia tidak boleh memberikan pelajaran yang bersifat ekstrim, mengandung unsur kekerasan dan kebencian. Sekolah harus dibuat sebagai tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar.

"Harusnya ada pengawasan, kita kecolongan. Pertama tadi banyak mengindikasikan sekolah mengajarkan pelajaran bersifat ekstrim, ada unsur kebencian, intoleran harus kita awasi. Paud, SD, SMP apalagi SMK ini berarti kita ingin pengawasan jangan sampai terjadi," tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan sekolah tersebut tidak bisa seenaknya menerapkan sistem pendidikan militer. Sekolah tersebut tetap harus mengikuti standar dan sistem pendidikan yang diatur dalam UU. Mulai dari kurikulum, pengajar sampai fasilitas sekolah.

"Harus juga mengikuti standar pendidikan yang ditetapkan, dalam hal kurikulum pengajarnya sarana prasarana. Jadi bukan berarti bebas menerapkan metode pendidikan yg mungkin bagi anak-anak menakutkan," ungkapnya.

Di sekolah tersebut terdapat sel untuk menghukum siswa yang membuat pelanggaran. Bahkan ada juga hukuman fisik mengatasnamakan menertibkan siswa. Hetifah menegaskan penerapan hukuman untuk mendisplinkan siswa harus tetap merujuk ke UU Perlindungan anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

"Mungkin maksudnya disiplin kita punya UU perlindungan Anak, termasuk UU sistem pendidikan nasional yang jadi rujukan," tandasnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan KPPAD Kepulauan Riau (Kepri) mengungkapkan ada siswa dimasukan dalam sel tahanan di SMK swasta di Batam. Hukuman itu diberikan dengan alasan mendisiplinkan siswa.

Menurut informasi Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti lama penahanan tergantung tingkat kesalahan, bahkan ada siswa yang mengalami penahanan lebih dari satu hari. Bahkan ada juga hukuman fisik mengatasnamakan menertibkan siswa.

"Siswa berinisial RS (17 tahun) yang diduga melakukan pelanggaran berat mengalami kekerasan," katanya dalam rilis diterima merdeka.com, Rabu (12/9).

Sekolah tersebut sudah beroperasi selama lima tahun. Sekolah ini banyak dikendalikan oleh ED yang kebetulan seorang anggota kepolisian dan sekaligus pemilik moda.

"Ada satu orang lagi pemilik modal yang kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini. ED inilah yang diduga menjadi pelaku yang memborgol dan menampar ananda RS," ungkapnya.

ED sehari-hari membina latihan fisik, baris berbaris hingga sering menginap di sekolah. ED juga menjadi pembina upacara. Sekolah ini mempunyai asrama untuk beberapa siswa, tidak semua orangtua siswa setuju dengan sistem asrama karena memberatkan biaya.

Menurutnya, proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurang porsi jam belajar dengan guru lainnya. Siswa tidak fokus belajar, tapi fokus latihan semi meliter.