DPR Minta Pemerintah Segera Atasi Disinformasi Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat karena akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan pandemi yang sedang dilakukan.
Dia menilai sejak awal pandemi, pemerintah terkesan kurang dalam berkomunikasi kepada masyarakat, bukan hanya soal kebijakan namun juga informasi terkait COVID-19.
"Akibatnya masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit di antaranya tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks," kata Sukamta di Jakarta dilansir Antara, Kamis (7/1).
-
Mengapa isu hoaks kesehatan banyak ditemukan? Berdasarkan kategori, sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Isu yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 masih mendominasi dalam kategori ini. Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan berkaitan dengan obat-obatan dan produk kesehatan.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
Hal itu, menurut dia, termasuk terkait rencana vaksinasi Covid-19, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti-vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.
Dia menilai opini tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin sehingga akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan.
Dia berharap pemerintah segera memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.
"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penanganan Covid-19. Maksimalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkomunikasi dengan rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta pemerintah perlu segera mengajak koordinasi semua kanal informasi seperti media elektronik, media cetak, dan media daring.
Dia menilai pemerintah perlu menambah frekuensi komunikasi, memperbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi dalam penanganan Covid-19.
"Gunakan semua 'influencer' dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid-19 karena jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaHoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca SelengkapnyaPernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaHoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca SelengkapnyaMenurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaDisinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca SelengkapnyaPeningkatan akses informasi lebih mudah, memilih sumber informasi yang kredibel, hingga menganalisis data dari berbagai sudut pandang dirasa sangat penting.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca Selengkapnya