Follow
DPR Minta Pemerintah Segera Atasi Disinformasi Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat karena akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan pandemi yang sedang dilakukan.
Dia menilai sejak awal pandemi, pemerintah terkesan kurang dalam berkomunikasi kepada masyarakat, bukan hanya soal kebijakan namun juga informasi terkait COVID-19.
"Akibatnya masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit di antaranya tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks," kata Sukamta di Jakarta dilansir Antara, Kamis (7/1).
-
Mengapa isu hoaks kesehatan banyak ditemukan? Berdasarkan kategori, sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Isu yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 masih mendominasi dalam kategori ini. Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan berkaitan dengan obat-obatan dan produk kesehatan.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Bagaimana media sosial bisa berdampak buruk? Media sosial menawarkan kesempatan bagi remaja untuk terhubung dengan dunia luar secara positif. Namun, di sisi lain, platform ini juga dapat menjadi tempat terjadinya cyberbullying dan menimbulkan tekanan untuk memenuhi ekspektasi tertentu. Remaja yang menghabiskan waktu berlebihan di media sosial sering kali mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak terlalu aktif di platform tersebut.
Hal itu, menurut dia, termasuk terkait rencana vaksinasi Covid-19, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti-vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.
Dia menilai opini tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin sehingga akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan.
Dia berharap pemerintah segera memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.
"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penanganan Covid-19. Maksimalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkomunikasi dengan rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta pemerintah perlu segera mengajak koordinasi semua kanal informasi seperti media elektronik, media cetak, dan media daring.
Dia menilai pemerintah perlu menambah frekuensi komunikasi, memperbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi dalam penanganan Covid-19.
"Gunakan semua 'influencer' dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid-19 karena jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca Selengkapnya
Hoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca Selengkapnya
Pernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca Selengkapnya
Berita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca Selengkapnya
Hoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca Selengkapnya
Menurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca Selengkapnya
Polisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca Selengkapnya
Disinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca Selengkapnya
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca Selengkapnya
Di sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca Selengkapnya