DPR Minta Pemerintah Tetap Pantau Keberadaan 682 WNI Eks ISIS

Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. Keputusan itu diambil melalui rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan menteri.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengingatkan pemerintah harus tetap memantau 682 kombatan ISIS yang merupakan WNI. Menurutnya, para WNI yang terafiliasi ISIS itu masih berada di Suriah dan Turki.

"Walaupun telah memutuskan untuk tidak memulangkan, Pemerintah tetap perlu memantau keberadaan mereka melalui perwakilan RI di Suriah dan Turki. Data terakhir menyebutkan bahwa ada sekitar 689 WNI terafiliasi ISIS berada di Suriah dan Turki," kata Christina dalam keterangannya, Rabu (12/2).

Politikus Golkar itu yakin pemerintah memiliki opsi untuk mengatasi persoalan eks ISIS tanpa merugikan negara dan keamanan Indonesia.

"Kami yakin Pemerintah memiliki opsi lain yang lebih tepat untuk mengatasi persoalan ini tanpa merugikan negara dan utamanya tanpa mengusik rasa aman seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Christina juga mengapresiasi pemerintah yang telah tegas memutuskan tak memulangkan eks ISIS. Dia berharap hal ini menghentikan polemik di masyarakat.

"Keputusan ini tentu diambil berdasarkan kajian mendalam dan komprehensif terkait beragam aspek menyangkut pemulangan. Aspek manfaat dan mudarat tentu sudah ditimbang seksama oleh Pemerintah, utamanya menyangkut perlindungan 260 juta rakyat Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (11/2).

Menurut dia, 689 WNI eks ISIS itu kini berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya yang terlibat FTF. Keputusan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya yakni demi menjaga 267 juta rakyat Indonesia.