DPR Minta Penegak Hukum Ungkap 'Orang Kuat' di Balik Ponpes Al-Zaytun

Merdeka.com - Pondok pesantren Al-Zaytun tengah menuai kontroversi karena kabar dugaan ajaran sesat. Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta pemerintah segera bersikap atas kontroversi Ponpes Az-Zaytun itu.

"Sebaiknya pemerintah segera bersikap terhadap kontroversi yang ada," ujar Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Jumat (23/6).

Menurutnya, salah satu persoalan Al-Zaytun ini adalah kesimpang siuran informasi. Hal ini ia khawatirkan bisa memicu konflik sosial berlatar belakang agama.

"Jangan sampai persoalan ini menjadi pemicu lahirnya konflik sosial berlatar belakang agama, gara gara kesimpang siuran informasi terkait dengan kehidupan di Al-Zaytun," ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek juga menyoroti orang kuat di balik ponpes Al-Zaytun ini. Dia mempersilakan aparat penegak hukum mengungkap beking ponpes pimpinan Panji Gumilang itu.

"Soal dugaan orang kuat silakan sajalah dibuktikan, kan ada para pengajar hukum, APH kita kan luar biasa hebat bisalah hanya mengungkap dugaan-dugaan itu," jelas Awiek.

Kemenag Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun Bila Sebar Ajaran Sesat

Sementara itu, Kementerian Agama bakal membekukan izin pondok pesantren Al-Zaytun jika terbukti melakukan pelanggaran berat dan menyebarkan paham yang diduga sesat. Kemenag beserta instansi terkait dan ormas Islam sedang melakukan kajian secara komprehensif terhadap Ponpes itu.

"Jika Al-Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya," tegas juru bicara Kemenag Anna Hasbie, dalam keterangannya, Jumat (23/6).

Soal izin pesantren Al Zaytun, Anna menjelaskan, bahwa Kementerian Agama merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

Dia menuturkan, dari praktik yang selama ini berkembang, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Anna melanjutkan, pesantren Al-Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar. Sebagai pihak yang menerbitkan, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," tegas Anna. (mdk/tin)